Demokrat Pilih Paket B di RUU Pemilu
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Fraksi Partai Demokrat di DPR menyatakan memilih opsi paket B dalam Rancangan Undang Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pernyataan itu disampaikan Demokrat saat paripurna DPR hari ini, Kamis, 20 Juli 2017.
"Fraksi Partai Demokrat menyatakan persetujuannya terhadap RUU Pemilu, dengan memilih opsi B," kata perwakilan Demokrat Benny Kabur Harman.
Paket B berisi presidential threshold 0 persen, parliamentary threshold 4 persen, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi 3-10 kursi, dan metode konversi suara quota hare.
"Pada sidang paripurna ini, Fraksi Partai Demokrat mengharapkan kelima opsi dapat diputuskan bersama secara musyawarah untuk mufakat," ujar dia.
Namun, Benny mengakui pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan suara terbanyak atau voting. Jika jalan musyawarah mufakat tidak bisa dicapai di paripurna.
"Untuk selanjutnya diputuskan dan disahkan menjadi Undang-undang tentang penyelenggaraan pemilihan umum," kata Benny.
Berikut 5 paket RUU Pemilu yang dibawa dalam paripurna:
1. Paket A
- Ambang batas presiden: 20/25 persen
- Ambang batas parlemen: 4 persen
- Sistem pemilu: terbuka
- Besaran kursi: 3-10
- Konversi suara: saint lague murni
2. Paket B
- Ambang batas presiden: 0 persen
- Ambang batas parlemen: 4 persen
- Sistem pemilu: terbuka
- Besaran kursi: 3-10
- Konversi suara: kuota hare
3. Paket C
- Ambang batas presiden: 10/15 persen
- Ambang batas parlemen: 4 persen
- Sistem pemilu: terbuka
- Besaran kursi: 3-10
- Konversi suara: kuota hare
4. Paket D
- Ambang batas presiden: 10/15 persen
- Ambang batas parlemen: 5 persen
- Sistem pemilu: terbuka
- Besaran kursi: 3-8
- Konversi suara: saint lague murni
5. Paket E
- Ambang batas presiden: 20/25 persen
- Ambang batas parlemen: 3,5 persen
- Sistem pemilu: terbuka
- Besaran kursi: 3-10
- Konversi suara: kuota hare.
(ase)
Prabowo Pernah Bilang Demokrasi Sangat Melelahkan, Bamsoet Dorong Penyempurnaan UU Pemilu
Bamsoet menilai penyempurnaan UU Pemilu perlu dilakukan di awal pemerintahan Prabowo Subianto periode 2024-2029.
