Golkar Siapkan Bantuan Hukum untuk Gubernur Bengkulu
- VIVA.co.id/ Syaefullah
VIVA.co.id – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham memastikan, partainya akan memberikan bantuan hukum untuk kadernya yang terlilit kasus pidana.
Hal itu menyusul kabar tertangkapnya Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti, yang merupakan kader Golkar karena dugaan suap oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ridwan ditangkap bersama istrinya, Lili Maddari.
Idrus mengaku sudah menginstruksikan Ketua DPD Partai Golkar Bengkulu untuk mencari tahu duduk perkara yang menimpa Ridwan Mukti tersebut.
"Prinsip dasar Partai Golkar bila ada kader yang terkait hukum maka sesuai Protap, menugaskan ketua bidang hukum dan hak asasi manusia untuk mengawal dan pendampingan sesuai fakta hukum yang ada demi keadilan," kata Idrus Marham di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Angrek Neli, Jakarta Barat, Selasa, 20 Juni 2017.
Idrus juga menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK dalam melakukan tindak pidana terhadap Ridwan Mukti. Ia juga mengajak semua pihak menghormati asas praduga tak bersalah. "Biar KPK melakukan proses hukum, akan lakukan komunikasi lebih lanjut tapi berdasar asas praduga tak bersalah," ujar dia.
Idrus menegaskan, Partai Golkar sudah mengingatkan para kadernya yang duduk di kursi pemerintahan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak melakukan tindak pidana korupsi. "Yang penting tidak merugikan kepentingan umum, negara, rakyat dan lain-lain," katanya.
KPK sebelumnya mengamankan lima orang dalam operasi tangkap tangan di Bengkulu hari ini, Selasa, 20 Juni 2017. Di antaranya Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya. Tim KPK juga mengamankan barang bukti uang dalam mata uang rupiah di dalam satu kardus.
"Kami mengamankan 5 orang di lokasi dan 1 kardus berisi uang. Diduga ada transaksi yang terjadi antara pihak swasta dan pihak penyelenggara negara setempat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (mus)
KPK Klaim Tak Lagi Fokus Operasi Tangkap Tangan karena Urusan Mudah
KPK mengaku tak lagi fokus melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan akan lebih menangani kasus atau perkara yang menyebabkan kerugian negara dengan nilai besar.
