Empat Parpol Jadi Kunci Penentu Presidential Threshold
- VIVA.co.id / Reza Fajri
VIVA.co.id – Pembahasan RUU Pemilu terkait beberapa isu krusial masih alot di DPR. Isu krusial seperti presidential threshold diprediksi akan dipengaruhi beberapa kunci persoalan yang salah satunya terkait dukungan parpol.
Sekretaris Jenderal Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI) Girindra Sandino mengatakan, presidential threshold akan divoting dengan sejumlah parpol yang punya kunci suara yaitu PKB, PPP, Hanura, dan PKS.
"Saya kira nanti penentunya adalah PKB, PPP, Hanura dan PKS," kata Girindra di Jakarta, Senin 12 Juni 2017.
Menurut dia, hal ini akan menjadi pertarungan antarfraksi di DPR. Pasalnya, tiga parpol sudah pasang badan untuk mengikuti usulan pemerintah yaitu 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional. Sedangkan Gerindra, Demokrat dan PAN 0 persen.
Dia menganalisi dalam penentuan isu ini, meski PKB, PPP, dan Hanura merupakan parpol pendukung pemerintah tak menjamin dukungan ini. "Jangan salah dengan 0 persen, siapa pun dapat mencalonkan presiden. Ini sangat menggoda. Bisa jadi mereka berbalik," ungkapnya.
Mengenai PKS, Girindra menduga partai ini akan ikut mengusung presidential threshold 0 persen. Hal melihat dari kedekatan PKS yang bukan partai pendukung pemerintah dan kedekatan PKS dengan Gerindra.
Girindra menganggap wajar bila PDIP, Golkar dan Nasdem percaya diri akan memenangkan voting, karena di atas kertas mereka unggul. Karena bila di gabungkan kursi di parlemen. PDIP 109 kursi tambah Golkar 91 kursi tambah Nasdem 35 kursi sehingga total 235 kursi yang pro pemerintah dengan presidential threshold 20 persen.
Sementara itu, partai politik yang menginginkan presidential threshold 0 persen. Hanya tiga partai Demokrat, Gerindra dan PAN. Kursi Demokrat 61 ditambah Gerindra 73 ditambah PAN 49 kursi jumlah kekuatan 183 kursi.
"Oleh karena itu mereka yang mengusung 20 persen sangat percaya diri sekali. Karena di atas kertas mereka menang.” (mus)
DPR Tetapkan 33 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2021, Tak Ada RUU Pemilu
Baleg DPR RI telah menerima usulan sebanyak 61 RUU. Pada akhirnya ditetapkan 33 RUU dalam rapat paripurna hari ini.
