PKS: Batal Banding Vonis Ahok, Semoga Jaksa Bukan Pencitraan
- VIVA.co.id/Syaefullah
VIVA.co.id – Politikus Nasir Djamil mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang tidak melanjutkan upaya banding terkait vonis hakim kepada terpidana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Meski terlambat, namun membatalkan upaya banding dinilai menyelamatkan citra korps kejaksaan.
"Langkah ini meskipun terlambat, tapi telah menyelamatkan wajah kejaksaan yang menyebutkan jaksa saat melaksanakan tugas bebas dari pengaruh siapa pun," kata Nasir melalui pesan singkat kepada VIVA.co.id, Jumat 9 Juni 2017.
Menurut dia, sama seperti polisi, kejaksaan bukan alat penguasa. Namun, sebagai penegak hukum yang berusaha mewujudkan kebenaran, keadilan dan kemanfaatan hukum.
Ia menceritakan Jaksa Agung HM Prasetyo menyampaikan dalam rapat dengan Komisi III DPR beberapa waktu lalu. Dalam rapat tersebut, pihak kejaksaan masih mempertimbangkan dan mengkaji apakah akan tetap melanjutkan upaya banding atau tidak, mengingat terpidana Ahok sudah mencabut upaya bandingnya.
"Dalam rapat itu sejumlah anggota komisi hukum mempertanyakan dan menyayangkan jika Jaksa tetap banding, sedangkan Ahok sudah mencabutnya. Saya kira ini hanya soal waktu saja. Sebab aneh bin ajaib kalau terpidana Ahok sudah mencabut tapi jaksa tetap mau banding," jelas anggota Komisi III DPR itu.
Ia berharap langkah kejaksaan yang mencabut bandingnya dilakukan bukan atas dasar pencitraan. Diharapkan kebijakan kejaksaan sebagai pembelajaran ke depan bahwa lembaga penegak hukum harus obyektif dan adil.
"Mudah-mudahan apa yang dilakukan Ahok dan kejaksaan bukan untuk pencitraan, tapi sebagai pembelajaran agar ke depan penegakan hukum harus adil, objektif dan bertanggung jawab serta memperhatikan kemanfaatan hukum," ujar Nasir.
Kejagung Tetapkan Pejabat KLHK Tersangka Korupsi Tata Kelola Kebun Sawit
Satu orang ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola perkebunan kelapa sawit periode 2016-2024.
