Muhammadiyah: UKP Pancasila Jangan Jadi Alat 'Pemukul'
- VIVA/Agus Rahmat
VIVA.co.id - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nasir, menyampaikan masukannya terkait pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) oleh Presiden Joko Widodo. Secara umum, Muhammadiyah mengapresiasi pembentukan unit kerja yang anggota dewan pengarah dan ketuanya sudah dilantik Rabu 7 Juni 2017 itu.
Sembilan tokoh sebagai dewan pengarah, menurut dia, mengemban amanah untuk bisa memberi kontribusi bagi penanaman nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Haedar memaparkan, setidaknya ada enam tugas berat dari UKP PIP ini. Pertama, kata Haedar, Pancasila dengan lima nilai mendasar dalam setiap silanya, tetap diletakkan sebagai dasar negara. Tidak lebih dan tidak kurang.
Tantangan kedua, lanjut Haedar, karena sebagai konsekuensi dari hal pertama, ia meminta jangan terjadi konseptualisasi yang utopis dari Pancasila. Seperti yang pernah terjadi saat era Orde Lama, atau menjadi serba teknis seperti pada Orde Baru.
"Ketiga, kendati ada spirit ideologisasi dengan terbentuknya UKP PIP, jangan mengulangi (di masa) Orde Baru, di mana Pancasila jadi alat pemukul politik yang disalahgunakan oleh rezim atau siapa pun," tutur Haedar.
Tantangan keempat, menurut Haedar, Pancasila sudah final sebagai ideologi terbuka. "Dan jangan dibawa pada sikap ideologis monolitik dan hegemoni kekuasaan," katanya.
Haedar, menambahkan, tugas berat yang kelima dari UKP PIP ini adalah mentransformasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam seluruh sistem penyelenggaraan negara dan aparatur negara.
"Termasuk di struktur penegakan hukum dan partai politik," katanya.
Keenam, UKP PIP juga harus bisa menjadi pelopor gerakan keteladanan dalam mengamalkan Pancasila pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Bukan dalam teori dan retorika tetapi dalam praktik kehidupan nyata," kata Haedar.
Ada sembilan tokoh sebagai pengarah, menurut dia, juga menjadi sorotan publik. Bagaimana masing-masing tokoh itu benar-benar menjadi sosok yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
"Para tokoh UKP PIP juga akan disoroti dan dituntut uswah hasanah-nya sebagai sosok-sosok kata sejalan tindakan dalam kehidupan bangsa dan negara sebagai buah mempraktikkan Pancasila," kata Haedar.
Seperti diketahui, pengangkatan UKP PIP ini dituangkan dalam Keppres Nomor 31 M Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengarah dan Kepala UKP PIP.
Dewan Pengarah:
1. Megawati Soekarnoputri.
2. Try Sutrisno.
3. KH Said Aqil Siradj.
4. Mahfud MD.
5. Ahmad Syafi'i Ma'arif.
6. KH Ma'ruf Amin.
7. Pdt Andreas Anangguru Yewangoe.
8. Wisnu Bawa Tenaya.
9. Sudhamek Agoeng.
Kepala UKP PIP: Yudi Latief.
