PAN Heran Agun Gunandjar Jadi Pimpinan Pansus KPK
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA.co.id – Terpilihnya Agun Gunandjar Sudarsa sebagai Ketua Pansus Angket KPK menjadi sorotan. Fraksi PAN pun menyampaikan keheranan dengan terpilihnya Agun yang pernah disebut dalam dakwaan dugaan kasus korupsi e-KTP.
Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto mengatakan pansus KPK mestinya menjadi forum yang tak menjadi perdebatan.
"Kita harap pansus betul-betul jadi lembaga atau forum untuk bisa menggali pertanyaan masyarakat. Karena itu dari semua yang terlibat di pansus betul-betul harus tidak menjadi perdebatan. Salah satunya unsur pimpinan," kata Yandri di gedung DPR, Jakarta, Kamis 8 Juni 2017.
Ia mengharapkan pimpinan pansus hak angket KPK adalah figur yang tak menjadi perdebatan publik atau tersangkut dengan kasus tertentu. Meskipun yang bersangkutan belum tentu terlibat dan bersalah. Diakuinya, jika diteruskan maka akan merugikan pansus angket.
"Karena sudah diputuskan kemarin. PAN akan mendialogkan ini dengan teman-teman di pansus termasuk dengan pimpinan DPR. Kalau melihat situasi perkembangan opini publik tidak terlalu menguntungkan untuk pansus. Apa salahnya Golkar mencoba berdiskusi lagi dengan kita," kata Yandri.
Ia menambahkan kalau Golkar berpendirian tetap maka PAN akan menyampaikan sikap. Ia menjelaskan pimpinan pansus hak angket KPK maupun pansus lainnya tentunya bisa diganti.
"Pimpinan DPR, pimpinan komisi diganti, kan tidak ada masalah," ujar Yandri.
Sebelumnya, dalam berkas dakwaan, disebut sejumlah nama anggota dan mantan anggota DPR diduga menerima aliran dana proyek e-KTP. Salah satunya politikus Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa. Nama Agun disebut dalam kapasitasnya selaku anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR. Agun sendiri sudah pernah memberikan keterangan sebagai saksi di pengadilan Tipikor Jakarta untuk terdakwa Irman dan Sugiharto.
Yasonna Dorong Forum Pengembalian Aset Korupsi Century dan e-KTP di Forum AALCO
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan, Indonesia punya pengalaman pengembalian aset hasil pidana korupsi dari luar negeri.
