Golkar Beri Bantuan Hukum untuk Markus Nari

Politikus Golkar Markus Nari usai diperiksa KPK
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

VIVA.co.id – Ketua Umum Partai Golkar Setyo Novanto menegaskan, partainya akan memberikan bantuan hukum kepada Markus Nari yang baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

MA Perberat Hukuman Karen Agustiawan, KPK Harap Ada Efek Jera Buat Pelaku

"Tentu sebagai kader, layaknya bantuan hukum kami berikan pada kader yang ada masalah, agar bisa berkonsentrasi menjalankan proses hukum di KPK," ujar Novanto, ditemui di kawasan Senopati, Jakarta, Sabtu 3 Juni 2017.

KPK sebelumnya telah menetapkan Markus Nari sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi e-KTP. Markus diduga memengaruhi Irman dan Sugiharto, serta anggota DPR Miryam S. Haryani agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya saat bersaksi di pengadilan.

11 Mobil yang Disita KPK Masih Ada di Rumah Japto, KPK Beri Penjelasan

Novanto mengaku prihatin atas musibah yang menimpa anggota Komisi II DPR tersebut. Mengenai sanksi dan pergantian posisi Markus di parlemen, Novanto mengaku akan membicarakan hal tersebut bersama internal partai.

"Kami serahkan dulu ke partai untuk proses selanjutnya. Kami sabar saja dulu. Secepatnya (keputusan akan) kami lakukan," ujarnya.

KPK: Hadiah Mobil Listrik Erdogan ke Prabowo Pemberian Kenegaraan, Tak Wajib Dilaporkan

Novanto pun menyerahkan seluruh proses hukum kepada otoritas pemberantas korupsi sebagai eksekutor utama. Novanto mengaku yakin, Markus Nari akan bersikap kooperatif atas proses hukum yang saat ini sedang dijalani.

Politikus Partai Golkar Zainudin Amali meyakini, kasus hukum yang menjerat kader partainya tidak akan memengaruhi stigma masyarakat terhadap elektabilitas partai. Sejauh ini, elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu diklaim masih cukup tinggi.

"Kami berharap, tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap elektabilitas partai. Kami selalu melakukan pemantauan dari lembaga-lembaga survei," tutur Zainudin.

Pj Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, Yonathan Demme Tangdilintin.

MCP Mimika Berstatus ‘Merah’, Ini Langkah PJ Bupati Asal KPK

KPK menyebut delapan indikator Monitoring Corruption for Prevention (MCP) di Kabupaten Mimika Papua Tengah, yang menunjukan skor yang rendah (merah).

img_title
VIVA.co.id
1 Maret 2025
img-logo
img-logo

Bantu kami untuk memperbaiki kualitas siaran TvOne dengan mengisi survey berikut