Suap Auditor BPK Buktikan Prestasi Lembaga Bisa Dimanipulasi
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id – Tertangkapnya pejabat auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam operasi tangkap tangan KPK menuai sorotan. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai, kasus ini harus menjadi pembelajaran ke depannya. Agus mengapresiasi dan juga meminta KPK untuk mengungkap kasus ini sampai tuntas.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada KPK dapat mengungkap ini dan terus tentunya ini harus diungkap sampai betul-betul sampai kepada aktor intelektualnya barangkali kalau ada," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Senin 29 Mei 2017.
Menurut dia, OTT auditor BPK ini menjadi hal yang fenomenal. Sebab, penilaian prestasi kinerja lembaga atau kementerian ternyata bisa dimanipulasi dengan suap. Hal ini yang dinilai menyedihkan.
"Kita betul-betul harus konsen ini tidak boleh terjadi lagi dan ini harus diusut secara tuntas. Kalau memang dia belum sampai kepada wajar tanpa pengecualian (WTP) dan dijadikan predikat WTP, ini menjadi hal yang betul-betul merusak program seluruhnya terutama dari program pemerintah melalui Kementerian Keuangan," ujar politisi Demokrat tersebut.
Agus mengatakan, ketika suatu kementerian mendapatkan penilaian disclaimer dari BPK pasti di dalam anggarannya akan banyak dibatasi. Tapi, kalau mendapatkan penilaian WTP maka tentunya akan diberikan kelonggaran-kelonggaran di dalam rencana kegiatan kementeriannya.
"Ini betul-betul sesuatu yang sangat penting dan ini kejahatan yang betul-betul sangat berat dan tentunya ini harus diusut betul-betul sampai ke akar-akarnya, kalau perlu siapa aktor intelektualnya harus betul-betul bisa dipegang dengan baik," kata Agus.
Sebelumnya, penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan terkait dugaan suap terhadap pejabat dan auditor BPK terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat tersangka yaitu Inspektur Jenderal Kemendes Sugito, pejabat Eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo, pejabat Eselon I Badan Pemeriksa Keuangan Rachmadi Saptogiri, dan Auditor BPK Ali Sadli. (mus)
Hakim Itong Isnaeni Pernah Bebaskan Koruptor APBD Rp119 Miliar
Saat itu, Itong menjadi hakim di PN Tanjungkarang, Lampung. Ia merupakan hakim anggota yang mengadili kasus korupsi yang menjerat Bupati Lampung Timur bernama Satono
