SBY Minta Jokowi Jaga Keseimbangan Politik dan Bisnis
- VIVA.co.id/ Agus Rahmat
VIVA.co.id – Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar pemerintahan Joko Widodo juga menjaga keseimbangan aspek politik dan bisnis. Menurut dia, perpolitikan dan bisnis harus berjalan harmonis untuk mendukung angka pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Hal ini disampaikan SBY dalam pidatonya di acara Indonesia Most Admired Companies 2017. Ia berharap, hubungan politik dan bisnis bisa berjalan sehat dan membawa manfaat bagi percepatan pertumbuhan ekonomi.
"Pemerintah berkewajiban untuk menetapkan policy yang baik, regulasi yang bagus dan legal certainty yang bisa menjamin kepastian berusaha serta menjaga stabilitas sosial, politik maupun keamanan," ujar SBY di Hotel Pullman, Jakarta, Senin, 22 Mei 2017.
SBY pun menceritakan pada masa kepemimpinannya jika pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata mencapai 6 persen yang banyak disumbang peran dunia usaha.
"Banyak yang kita lakukan ketika harga minyak bumi naik di 2005. Kita kerja bersama melawan krisis 2008 dan kita bisa survive," tuturnya.
Bahkan, kata dia, pada 2011 pemerintah mencanangkkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang akhirnya bersama dunia usaha mampu membangun infrastruktur senilai Rp1.300 triliun dengan 500-an proyek.
"Semoga Pak Presiden Joko Widodo bisa membangun lebih banyak lagi," ujarnya.
SBY mengungkapkan, pada dasarnya dunia usaha di dalam negeri tak akan bisa bertumbuh, jika keadaan politik dan keamanan tak berjalan baik. Jika pemerintah ingin dunia usaha berdiri untuk menumbuhkan ekonomi, maka kewajiban pemerintah adalah menjaga stabilitas sosial, politik dan keamanan.
Lebih jauh, SBY menyebutkan, tanpa adanya dunia usaha yang berjalan baik, maka lapangan pekerjaan tidak akan terbuka dan ekonomi tidak akan bertumbuh. "Ekonomi tidak akan tumbuh kalau sektor riil dan dunia usaha tak tumbuh," kata dia.
SBY menyatakan, dunia usaha juga harus memberi kontribusi dan membawa manfaat untuk negara dan rakyat.
"Program Pak Jokowi untuk meningkatkan infrastruktur itu juga bagus, karena hal itu juga sebagai insentif bagi dunia usaha," ujarnya
Dia menekankan, para pelaku usaha juga harus berkontribusi kepada negara dengan membayar pajak sebagai dana utama bagi anggaran negara.
"Kalau dunia usaha lesu dan tidak membayar pajak, maka spending akan drop. Apa yang juga harus dilakukan dunia usaha? Do investment yang makin membaik," ujarnya. (one)
