Mantan Ketua DPR Usulkan Badan Khusus Pancasila
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
VIVA.co.id – Mantan Ketua DPR RI, Ade Komarudin menyampaikan, kalah menang dalam sebuah kompetensi seperti pilkada merupakan hal yang wajar.
"Semua orang ingin menang. Tapi jangan memunculkan isu-isu yang sensitif," kata Akom di sela perayaan HUT, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) ke 57 di kawasan Slipi, Jakarta, Sabtu, 20 Mei 2017.
Politikus Partai Golkar ini meminta seluruh elemen bangsa tidak perlu memperuncing perbedaan-perbedaan. Selama hubungan antar sesama anak bangsa yang sangat beranekaragam ini ditentukan oleh perbedaan, maka akan memperkuat mereka yang menyebarkan kebencian, mempromosikan konflik ketimbang kerjasama yang dapat membantu rakyat mencapai keadilan dan kemakmuran.
"Lingkaran kecurigaan dan permusuhan ini harus diakhiri," katanya.
Akom menambahkan, untuk mengakhiri lingkaran kecurigaan dan permusuhan ini, SOKSI sebagai ormas pendiri Partai Golkar mendorong terbentuknya sebuah undang-undang untuk menjamin terwujudnya kelestarian nilai-nilai Pancasila.
"Dari undang-undang tersebut dimungkinkan berdirinya sebuah independent state body yang bertugas khusus untuk mengkaji, merencanakan, melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap lestarinya nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat," ujarnya.
Akom memaparkan urusan melestarikan nilai-nilai Pancasila ini tidak cukup diberikan hanya kepada sebuah unit di bawah pemerintah saja.
"Konrkitnya, kita akan mendorong terbentuknya Komisi Pelestarian Nilai-nilai Pancasila, layaknya Komnas HAM terhadap penegakan HAM, KPK terhadap pemberantasan korupsi, dan sejenisnya," katanya.
Akom mengungkapkan gagasan tersebut merupakan hasil kontemplasi dari rapuhnya sendi-sendi persatuan saat ini. Ia mengaku kerap menanyakan apa sebenarnya yang menjadi tungku besar maraknya gesekan antar anak bangsa hari ini.
"Untuk isu SARA saya sudah dapat penyebabnya, seperti yang sudah sampaikan tadi, yaitu pertarungan jangka pendek, kalah menang dalam Pilkada," ujarnya.
Atas dasar itu, Akom mengingatkan janganlah bangsa ini menjadi tercerai berai, menjadi hancur lebur karena kepentingan jangka pendek Pilkada.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
