Demokrat: Hak Angket KPK Lebih Baik Dibatalkan

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Reza Fajri

VIVA.co.id - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, Fraksi Partai Demokrat di DPR meminta hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dibatalkan. Penolakan terhadap angket ini juga telah sesuai arahan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Respon KPK Mau Digandeng DPR Awasi Pansus Haji 2024

"Menurut Partai Demokrat lebih baik dibatalkan. Saya pikir Pak SBY telah berikan arahan komprehensif ke Ketua Fraksi," kata Syarief di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2017.

Menurut Syarief, salah satu penolakan juga karena proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dilakukan secara sepihak.

Pansus Hak Angket Haji Dibentuk, Cak Imin: Agar Tidak Ada Lagi Penyelewengan

"Dalam proses pengambilan keputusan itu sudah kita ketahui bersama di luar mekanisme yang sering kita lakukan dan berpotensi melanggar tatib," ujar Syarief.

Anggota Komisi I DPR ini mengatakan fraksinya menolak wacana melemahkan KPK. Menurutnya, masalah hukum yang terjadi di KPK biar ditindaklanjuti oleh KPK sendiri.

Pansus Angket Haji Bakal Gandeng KPK

"Kecuali kalau ada kasus mengendap tak dilakukan KPK, baru kita pengawasan. Pengawasan perlu, tapi bukan melemahkan KPK," kata Syarief.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Juli 2024

Zulhas: Pansus Haji DPR Sebaiknya Tunggu Pelaksanaan Haji Selesai

Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji sebaiknya dilakukan usai pelaksanaan h

img_title
VIVA.co.id
14 Juli 2024