Larangan Cantrang Dinilai Bisa Rugikan Jokowi
- ANTARA FOTO/Saiful Bahri
VIVA.co.id – Kebijakan larangan penggunaan cantrang sebagai alat tangkap ikan dinilai bisa menjadi 'bom waktu' pada Pemilihan Presiden 2019 nanti. Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti itu dinilai bisa memberikan dampak negatif bagi Presiden Joko Widodo terkait kepercayaan publik.
Hal ini diungkapkan Pengamat Kemaritiman dari National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi. Ia mengatakan bahwa nelayan merupakan salah satu elemen masyarakat yang jumlahnya banyak.
"Sama seperti petani. Jadi, jika mereka tidak terurus dengan baik akan menjadi bom waktu bagi siapa saja yang maju jadi presiden ke depan karena jumlahnya signifikan," kata Siswanto dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 13 Mei 2017.
Ia menyebutkan, bahwa rata-rata nelayan di Indonesia masih masuk dalam golongan miskin. Sehingga, emosi nelayan sangat mudah naik jika kebutuhannya terganggu.
"Jadi itulah yang saya maksud bisa membahayakan calon presiden. Apalagi kalau Jokowi ingin jadi presiden periode kedua, kalau dia tidak bisa kelola isu cantrang," ujarnya.
Lebih lanjut, kata dia, cantrang hanyalah salah satu dari isu nelayan. Isu-isu nelayan lainnya seperti pelarangan penangkapan bibit lobster, dinilai bisa menjadi bumerang bagi pemerintah. Meski baru diterapkan secara keseluruhan mulai tahun depan, nelayan butuh kepastian terkait kebijakan ini.
"Nelayan tak peduli siapa (menterinya), yang penting dia diurus dengan baik. Pekerjaan mereka bisa berjalan terus, penghasilan mereka syukur-syukur bisa bertambah, atau stabil lah. Lah, datang kebijakan cantrang ini yang memukul pendapatan nelayan," kata Siswanto. (ase)
Ketua OJK Minta Penghapusan Utang Macet Petani hingga Nelayan Segera Dijalankan
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar meminta penghapusan utang macet di masa lalu UMKM, petani, dan nelayan bisa diimplementasikan secepatnya.
