Ketika Angket e-KTP Ceraikan Fahri dan Fadli Zon
VIVA.co.id - Siapa yang tidak kenal Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Dua tokoh elite politik itu hampir setiap waktu mengisi ruang-ruang publik.
Pernyataan-pernyataan mereka bertebaran baik di seluruh jenis media, baik online, cetak, maupun elektronik. Bahkan publik cukup sulit melihat perbedaan di antara mereka khususnya dalam hal pemikiran atau kepentingan politik.
Baik Fahri dan Fadli hampir sependapat dalam menyikapi berbagai isu seputar politik. Dari mulai Pilpres 2014, mereka sama-sama mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, persoalan penunjukan Budi Gunawan sebagai Kapolri, mereka kompak mendukung.
Kasus PT Freeport yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto, sampai pada aksi massa menuntut Basuki Tjahaja Purnama diproses hukum atas dugaan penodaan agama. Terhadap pemerintahan Jokowi mereka juga sama-sama kritis, sama-sama sering melontarkan kritikan.
Singkatnya, sulit menemukan perbedaan di antara mereka. Satu-satunya yang kasat mata hanya asal partai mereka yang berbeda. Fadli dari Gerindra, dan Fahri dari PKS. Jabatan di lembaga negara pun sama, wakil ketua DPR.
Namun, pada kasus hak angket DPR terhadap perkara korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Fahri dan Fadli ternyata memiliki sikap yang berbeda. Fahri mendukung dan Fadli menolak.
Dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Jumat, 28 April 2017, perbedaan itu terlihat secara nyata. Fahri yang dalam posisi memimpin sidang memutuskan paripurna menyetujui usulan angket e-KTP.
"Saya mau tanya forum, apakah usul hak angket atas KPK bisa disetujui?" kata Fahri ketika itu.
Hanya beberapa detik setelah menanyakan itu, Fahri langsung memutuskan sepihak bahwa paripurna menyetujui angket ini. Dia kemudian mengetuk palu.
Manuver Fahri itu tentu saja menimbulkan reaksi perlawanan. Suasana rapat paripurna sempat sedikit ricuh. Sejumlah orang menyampaikan protes namun tidak digubris oleh Fahri.
Mereka yang protes itu termasuk dari anggota Fraksi Gerindra, tempat Fadli bernaung. Tak lama kemudian, mereka walk out.
Fadli pun melontarkan pernyataan yang bernada kritikan terhadap Fahri. Dia meminta semua pihak harus mengikuti mekanisme yang ada meskipun hak angket adalah hak yang wajar dimiliki anggota.
"Cuma mungkin harusnya bisa didalami lebih jauh bagaimana prosedur sebelum kita mengambil keputusan," ujar Fadli.
Masalah angket e-KTP itu memang membuat para politikus di Senayan terbelah. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak.
Mereka yang mendukung ingin agar KPK diawasi dalam penanganan kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun itu, dan membuka rekaman pemeriksaan terhadap mantan anggota Komisi II, Miryam S Haryani. Sedangkan mereka yang menentang tidak ingin KPK dilemahkan atau mengganggu kinerja lembaga itu dalam pemberantasan korupsi.
Setelah sekian lama dalam barisan yang sama, kini Fahri dan Fadli tidak lagi seiya sekata. Menarik ditunggu, apa yang akan terjadi selanjutnya terhadap dua sahabat karib tersebut. Mengingat isu soal hak angket e-KTP masih terus bergulir. (ase)
