Golkar Bantah Ajukan Nota Keberatan ke Presiden Jokowi
- Antara/ Rosa Panggabean
VIVA.co.id – Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Kahar Muzakir, membantah fraksinya mengusulkan nota keberatan pencegahan Setya Novanto ke luar negeri pada saat rapat dengan pimpinan DPR kemarin.
Namun, dia mengaku rapat itu memang membahas soal pencegahan Novanto.
"Mana ada surat keberatan, enggak ada. Rapat (dengan pimpinan DPR), itu memang ada," kata Kahar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu malam, 12 April 2017.
Menurutnya, dalam masalah pencegahan Novanto, Partai Golkar hanya ingin melakukan konsultasi ke Presiden Joko Widodo, bukan mengirim nota keberatan.
"Hanya minta ke Presiden, untuk konsultasi. Ingin bertanya bagaimana," ujarnya.
Fraksi Golkar, kata dia, beranggapan, jika pencegahan seseorang ke luar negeri harus memiliki status jelas. Proses hukum itu, menurutnya, harus sedang dalam tahap penyidikan, bukan penyelidikan.
"Cekal itu proses hukum, urutannya begitu," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan, pencegahan Setya Novanto ke luar negeri mendapatkan nota protes dari Fraksi Partai Golkar. Adanya nota ini disampaikan oleh pimpinan DPR, dan kemudian akan diteruskan ke Presiden Jokowi, agar bisa dicabut.
"Kami mengadakan konferensi pers malam-malam, karena seharian kami membahas terkait kasus pencegahan ke luar negeri terhadap Ketua DPR," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa malam, 11 April 2017. (asp)
Imigrasi Pastikan Ronald Tannur Dicekal ke Luar Negeri Sejak 8 Agustus 2024
Kepala Imigrasi Tanjung Perak, I Gusti Bagus M. Ibrahim, mengonfirmasi bahwa pencekalan terhadap Ronald telah diberlakukan sejak 8 Agustus 2024.
