Jadi Ketua DPD, Etika Oso Rangkap Jabatan Panen Kritik

VIVA.co.id – Oesman Sapta Odang, atau Oso, terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah secara aklamasi dalam paripurna, Selasa dini hari tadi, 4 April 2017. Terpilihnya Oso ini menuai kritikan, karena statusnya yang menjabat Ketua Umum DPP Hanura dan Wakil Ketua MPR RI.

Pengamat dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengatakan, terpilihnya Oso masih perlu diuji keabsahannya, karena tak sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait tata tertib masa pimpinan DPD.

Menurutnya, putusan MA yang menganulir dasar masa jabatan pimpinan DPD harus menjadi acuan.

"Keabsahan paripurna yang menjadi panggung pemilihan tersebut, sangat mungkin bermasalah, jika keputusan MA yang menganulir Tatib DPD Nomor 1 2017 menjadi acuan," kata Lucius, saat dihubungi VIVA.co.id, Selasa.

Lucius juga menyoroti etika Oso yang rangkap jabatan dengan posisi strategi. Posisi Oso yang juga sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Ketua Umum DPP Hanura jadi catatan negatif.

"Hal itu berpeluang disalahgunakan untuk kepentingan dia yang lain, baik sebagai pribadi maupun partainya," lanjutnya.

Dia mengkhawatirkan, jika memang Oso berhasil membuktikan legitimasi kursi pimpinan DPD, akan ada kritikan lain, yaitu politisasi DPD. Dalam aturan tegas, senator DPD bukan anggota parpol.

Dengan diisi kader parpol, maka DPD dinilai bukan sebagai lembaga senator yang mewakili daerah. Namun, berpeluang menjadi orientasi politik, karena selain Oso, banyak senator yang menjadi kader Partai Hanura.

"Tak ada harapan lagi suara daerah diperjuangkan lagi oleh DPD, karena sebagai politisi, orientasi mereka serentak berubah. Di parpol, kekuasaan merupakan sesuatu yang harus dikejar," sebutnya.

Kemudian, ia mengibaratkan, DPD hampir sama dengan DPR karena diisi oleh perwakilan parpol. "Jika seperti ini, peran DPD yang diharapkan semakin jauh dan tak kelihatan," tuturnya.  

Seperti diberitakan sebelumnya, paripurna DPD kembali melanjutkan sidang dengan agenda pemilihan pimpinan DPD pada Selasa dini hari, 4 April 2017. Paripurna sempat diwarnai kericuhan dan diskors panjang, sehingga memunculkan pengajuan mosi tidak percaya terhadap Wakil Ketua DPD GKR Hemas.

Dalam proses pemilihan, paripurna DPD memilih nama Oso secara aklamasi pada sekitar pukul 02.00 WIB. DPD juga memilih Darmayanti Lubis dan Nono Sampono sebagai Wakil Ketua terpilih DPD. (asp)

Halaman Selanjutnya

Dengan diisi kader parpol, maka DPD dinilai bukan sebagai lembaga senator yang mewakili daerah. Namun, berpeluang menjadi orientasi politik, karena selain Oso, banyak senator yang menjadi kader Partai Hanura.