DPR Harap Ada Pembicaraan Soal TKI dengan Arab Saudi
- VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id - Komisi IX DPR berharap ada pembicaraan terkait masalah ketenagakerjaan antara Indonesia dengan Arab Saudi. Menurut anggota Komisi IX, Irma Suryani, posisi ketenagakerjaan Indonesia di Saudi selama ini tidak berimbang antara hak dan kewajiban.
"Pengertian simbiosis mutualisme atau saling membutuhkan, belum terpahami dengan baik oleh Arab saudi. Kita memang butuh lapangan pekerjaan, tetapi mereka juga kan butuh jasa tenaga kerja kita," kata Irma di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 1 Maret 2017.
Menurut Irma, jika pemahaman itu berjalan dengan baik maka perlindungan hukum TKI di Arab akan jauh lebih baik. Dengan demikian, meminimalisir dampak negatif terhadap TKI.
"Sebagaimana regulasi di Jepang, bagi majikan yang menganiaya TKI secara fisik dan ekonomi tidak diperbolehkan mempekerjakan TKI untuk 5 tahun ke depan," ujar Irma.
Irma mengakui selain memastikan perlindungan TKI di Saudi, pekerja sektor informal juga perlu mendapat pelatihan memadai. Sepanjang dua hal tersebut dipenuhi, maka pencabutan moratorium pengiriman TKI sektor informal bisa ditinjau kembali.
"Karena jika kita tidak mengambil jalan tengah, mendidik TKI dan mensyaratkan perlindungan, maka kita tetap rugi. Karena TKI ilegal akan makin marak, berangkat dengan berbagai modus," terang Irma.
Saat ini, Raja Saudi Arab, Salman bin Abdulaziz al Saud, tengah berkunjung ke Indonesia. Sedikitnya 1.500 orang diboyong. Salman juga mengajak serta 10 menteri dan 25 pangeran.
Rencananya, pada 1-3 Maret, Raja Salman akan melakukan kunjungan kenegaraan di Bogor dan Jakarta. Saat di Jakarta, ia akan mengunjungi Masjid Istiqlal pada 2 Maret 2017. Kemudian, pada 4-9 Maret, Raja Salman akan berlibur di Bali.
Kunjungan ke Indonesia ini adalah yang pertama kali dilakukan Raja Arab Saudi sejak 1970. Selain itu, lawatan ini merupakan kunjungan balasan, karena sebelumnya Presiden Jokowi mengunjungi Arab Saudi pada 2015.
Cerita TKI Hong Kong Kena COVID-19 Ditelantarkan Majikan
Koalisi organisasi pekerja migran di Hong Kong mengatakan para pekerja rumah tangga "ditelantarkan" di tengah pandemi gelombang kelima.
