Wapres JK: Sertifikasi Khatib Jumat Tak Mudah
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap wacana program sertifikasi bagi khatib yang akan memberikan khotbah shalat Jumat bukanlah hal yang mudah direalisasikan. Wacana ini pertama kali dimunculkan oleh Menteri Agama.
"Begini, hanya ada dua atau tiga negara di dunia yang masjidnya itu dibangun sendiri oleh masyarakat dan diatur oleh masyarakat. Hanya Indonesia, Pakistan dan India, yang lainnya diatur negara. Jadi kenapa? Dakwah di Indonesia itu dakwah komunitas, masyarakat, sehingga tidak mudah untuk mengatur itu," kata JK di kantornya, Jumat 3 Februari 2017.
Selain itu menurut Politikus Partai Golkar ini jumlah masjid di Indonesia sangat banyak. Sehingga jumlah khatib Jumat masjid bisa menjadi dua kali lipat berbanding jumlah masjid yang ada.
"Karena masjid saja ada hampir satu juta, jadi mubalighnya bisa bisa dua jutaan. Imam macam macam. jadi tidak mudah menyertifikasi itu," ungkapnya.
Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini menambahkan, lembaganya telah melakukan langkah untuk menekan banyaknya khatib yang memberikan khotbah yang dianggap profokatif. Hal tersebut dilakukan dengan cara klasifikasi para mubaligh.
"Misalnya ahlinya bidang tafsir, ini ahlinya bidang fiqh. Sehingga, apabila ada masjid atau masyarakat ingin mencari, sudah ketahuan ini yang sebaiknya diundang," paparnya.
Selain itu menurut, JK masyarakat juga sebenarnya menilai para mubaligh tersebut. Penilaian mengacu pada khotbah yang di bawakan oleh para mubaligh.
"Kalau dia macam-macam, ya tidak diundang lagi oleh masyarakat," katanya.
Sebelumnya Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin mewacanakan program sertifikasi penceramah khotbah Jumat. Wacana itu digagas berdasarkan keluhan masyarakat yang merasa isi khotbah Jumat berisikan ejekan kepada satu kelompok.
"Banyak sekali yang menyampaikan bahwa terkadang beberapa masjid, khatib (penceramah) lupa menyampaikan nasihat yang semestinya, kemudian isi khotbah malah mengejek bahkan menjelek-jelekkan suatu kelompok yang bertolak belakang dengan nasihat," kata Lukman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 30 Januari lalu.
Lukman menambahkan, semestinya khotbah Jumat tidak berisikan hal-hal konfrontatif. Sebab, hal itu berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa.
Lukman menjelaskan, ide sertifikasi ini muncul untuk mengingatkan kembali nilai penting khotbah Jumat yang semestinya dilakukan untuk menjelaskan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin.
Ia menekankan, sertifikasi bukan dibuat karena hendak membatasi seseorang untuk berceramah kala shalat Jumat. Ini merupakan respons dari kejengahan masyarakat saat menghadapi khotbah Jumat yang dirasa memecah belah persatuan umat Islam.
