Isu Selundupkan Senjata Nodai Citra Pasukan Indonesia di PBB
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id – Sebanyak 139 personel Kepolisian RI – yang tergabung dalam pasukan perdamaian atau Force Police Units (FPU) di Darfur, Sudan – sejak beberapa hari lalu belum bisa pulang ke Indonesia. Mereka tertahan di Bandara Al Fashir, Sudan, karena diduga menyelundupkan senjata.
Kabar itu mengundang keprihatinan DPR. Anggota Komisi I DPR, Supiadin Aries Saputra, meminta kejadian tersebut harus segera ditangani serius oleh pemerintah dan Polri. Investigasi lebih lanjut perlu segera dilakukan.
"Kementerian Luar Negeri harus turun tangan bersama Mabes Polri, Kedubes RI dan PBB untuk segera clear-kan dan investigasi secara menyeluruh persoalan ini," kata Supiadin dalam keterangan pers pada Rabu 25 Januari 2017.
Menurut anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem tersebut, dugaan penyelundupan senjata dan amunisi itu jelas telah mencoreng nama baik pasukan perdamaian Indonesia. Hal itu belum pernah terjadi sebelumnya.
"Saya sangat menyayangkan kejadian itu harus menimpa pasukan perdamaian Indonesia," kata Purnawirawan TNI tersebut.
Mungkinkah Disengaja?
Ia menduga ada dua kemungkinan penyebab persoalan yang terjadi. Pertama dugaan kesengajaan dari pihak penyelundup yakni oknum Polri sendiri. Kedua, dari pihak lain yang ingin menyusupi pasukan Polri.
Menurutnya, unsur kesengajaan dari oknum Polri bisa saja dilakukan mengingat pengemasan barang dilakukan per satuan tugas, dan bukan oleh perorangan.
"Kalau perorangan kan tidak mudah. Nah, kalau organisasi begini kan satu rombongan, biasanya sudah paket. Bisa saja ada kesengajaan tapi ini perlu diuji," kata Supiadin.
Sama halnya dengan kemungkinan kedua soal dugaan pihak lain yang sengaja menyelundupkan senjata ke rombongan pasukan perdamaian juga sangat mungkin terjadi.
Dia berharap pihak otoritas setempat bisa mengecek jikalau barang-barang tersebut memang dilabeli dengan grup dari Indonesia.
"Ada labelnya tidak, kalau ada label grup Indonesia berarti ada kesengajaan. Tapi kalau dia tidak ada label, berarti ada yang menyisipkan yang ingin menjatuhkan nama baik pasukan perdamaian kita. Perlu investigasi secara menyeluruh, ada kesengajaan atau ada yang jahil," lanjut Supiadin. (ren)
