Kasus Militer Australia, Pemerintah Diminta Tak Emosional

VIVA.co.id – Keputusan pemerintah untuk menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia mendapat perhatian dari parlemen. Pemutusan kerja sama itu dipandang bisa berdampak pada hubungan baik antara Indonesia dengan Australia. 

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Perjuangan, Charles Honoris berpandangan, pemerintah tak boleh emosional dan harus mengedepankan rasionalitas dalam persoalan tersebut. 

"Jangan sampai isu ini dibesar-besarkan  oleh pihak tertentu yang sekedar ingin mencari perhatian publik," ujar Charles dalam keterangannya, Jumat 6 Januari 2017. 

Dia mengaku sudah mendapatkan penjelasan dan klarifikasi dari perwakilan Australia di Indonesia terkait masalah tersebut. Dari klarifikasi itu, memang ada oknum personel militer Australia yang diduga melecehkan Pancasila. Namun demikian, kata dia, kelakuan oknum personel militer Australia tersebut tidak mewakili pandangan pemerintah Australia.

"Pihak Australia sudah meminta maaf, melakukan investigasi serta melakukan penindakan terhadap oknum prajurit yang diduga melakukan pelanggaran tersebut," ujarnya menambahkan. 

Charles mengatakan, Australia adalah mitra strategis bagi Indonesia, khususnya dalam bidang perdagangan dan pemberantasan terorisme. Mengingat hal tersebut, langkah pemutusan kerja sama di bidang militer menurutnya jangan hanya berlandaskan hanya pada kesalahan satu oknum tertentu.

"Agak lucu kalau kelakuan oknum serdadu dijadikan alasan untuk memutuskan kerja sama pertahanan." 

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menghentikan sementara semua kerja sama militer dengan Australia. Hal ini terjadi setelah personel Kopassus menemukan "suatu tampilan" yang dianggap menghina Indonesia yang terpampang di Akademi Pasukan Khusus (SAS) Australia di Perth tempat mereka berlatih bersama dengan pasukan komando setempat Desember 2016.

(mus)

Gendong Senjata, 2 Jenderal TNI Pemegang Gelar Adhi Makayasa Muncul di Sarang Teroris OPM

Apa yang mereka lakukan di sana?

VIVA.co.id

22 Januari 2025