Ketua DPR Dukung Penghentian Kerja Sama dengan Australia
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id - Ketua DPR Setya Novanto angkat bicara soal pelecehan simbol negara yang termuat dalam materi pelajaran militer Australia (ADF). Novanto menegaskan, bahwa tindakan tersebut telah mengusik nasionalisme bangsa Indonesia.
"Sebagai bangsa dan negara yang menjalankan politik bebas-aktif serta memiliki prinsip politik luar negeri bebas aktif serta bekerja sama dengan negara-negara lain harus atas dasar saling menghargai," kata Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 5 Januari 2017.
Ia mengatakan, bahwa keputusan pemerintah untuk menghentikan sementara kerja sama militer dengan ADF Australia sudah tepat. Menurutnya, bangsa Indonesia harus menunjukkan pentingnya simbol-simbol negara yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi.
"Kita juga harus menunjukkan bahwa sebagai negara tetangga, Australia tidak boleh mengabaikan segala hal terkait dengan simbol-simbol kenegaraan dan persoalan politik dalam negeri Indonesia," katanya menambahkan.
Ia pun mengapreasiasi langkah cepat Kementerian Pertahanan Australia yang telah mengambil sikap tegas terkait insiden ini. Marise Paybe bahkan mengaku telah melakukan investigasi terkait peristiwa yang mengusik tersebut. Bahkan, Menteri Pertahanan Australia tersebut kabarnya telah memberhentikan oknum militer yang dimaksud.
"Bagaimana pun, persoalan seperti ini jangan sampai mengusik hubungan kerja sama yang lebih besar. Kerja sama militer adalah bagian dari kerja sama yang lebih besar di berbagai bidang. Pihak Australia pun telah menyesali kejadian tersebut."
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menghentikan sementara semua kerja sama militer dengan Australia. Hal ini terjadi setelah personel Kopassus menemukan "suatu tampilan" yang dianggap menghina Indonesia yang terpampang di Akademi Pasukan Khusus (SAS) Australia di Perth tempat mereka berlatih bersama dengan pasukan komado setempat Desember 2016.
(mus)
Jokowi Akan ke Australia Bawa 'Hadiah' Perdagangan Bebas
Presiden Jokowi dijadwalkan pidato di depan sidang DPR Australia.
