DPR Minta Kemenag Lobi Arab Saudi Tambah Kuota Haji
- REUTERS/Ahmed Jadallah
VIVA.co.id – Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanulhaq meminta, pemerintah melobi pemerintah Arab Saudi untuk memberikan kuota haji lebih bagi Indonesia. Pasalnya, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin akan kembali membahas kuota haji Indonesia tahun 2017, dengan pemerintah Arab Saudi.
"Kalau memang kita kembali pada kuota sebelum renovasi 210 ribu menjadi hal yang sangat mungkin. Kita minta Arab Saudi beri kuota lebih pada Indonesia. Karena Indonesia adalah negara paling banyak kirimkan jemaah hajinya," kata Maman saat dihubungi VIVA.co.id, Selasa 3 Januari 2016.
Setidaknya, Indonesia mampu mendapatkan kuota jemaah haji lebih dari angka normal sebelumnya. Sehingga bisa mengurangi antrean jemaah haji yang sangat panjang. "Di Sulawesi menunggu sampai 30 tahun, itu tak manusiawi. Kita ingin Pemerintah Arab beri tambahan kuota, dan fasilitas di sana bisa memungkinkan itu," kata Maman.
Menurutnya, ada dua cara agar Indonesia bisa menambah kuota haji. Pertama, meminta langsung soal wacana penambahan jumlah jemaah haji ke pemerintah Arab Saudi. Kedua, mengambil jatah negara lain, seperti Thailand atau Filipina yang kuota jemaah hajinya tak penuh.
"Ada kuota dari beberapa negara yang tak terpenuhi, itu kasih saja ke Indonesia, kasih kompensasi berapa," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Sebelumnya, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin akan kembali membahas kuota haji Indonesia untuk 2017, dengan pemerintah Arab Saudi di Jeddah. Ia akan ke Jeddah untuk penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Indonesia mendapatkan kehormatan sebagai negara pertama di dunia untuk menandatangani MoU untuk haji tahun 2017.
Menurut Lukman, saat ini pemerintah tengah mengupayakan agar kuota haji Indonesia kembali normal seperti 2012, dimana jumlah jemaah bisa mencapai 211.000. Apalagi proses renovasi Masjidil Haram saat ini telah rampung.
(mus)
KPK Siap Gandeng Pansus DPR Usut Dugaan Penyelewengan Kuota Haji Khusus
KPK menyatakan siap bekerjasama dan menindaklanjuti temuan panitia khusus (pansus) haji DPR RI terkait dugaan penyelewengan alokasi kuota haji khusus 2024
