Wakil Ketua DPR: China Tak Cuma 'Serang' Indonesia
- VIVA.co.id/Danar Dono
VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, ada banyak sekali Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di Indonesia. Bahkan menurut informasi yang dia terima, mereka itu bukan tenaga ahli, melainkan tenaga kerja kasar yang pekerjaannya bisa dilakukan orang Indonesia.
"Sedangkan nuansa batin di Indonesia, sekarang ini kan kita banyak membutuhkan lapangan pekerjaan. Apabila sektor formal yang memang bisa dilakukan masyarakat di Indonesia, tentu sebaiknya dilakukan masyarakat," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Desember 2016.
Di lain pihak, kata dia, China mengaIami perubahan industrial, dimana dalam industri padat karya, teknologinya saat ini sudah meningkat. Sehingga banyak tenaga manusia di China yang tergantikan oleh teknologi.
"Untuk itu pasti di China banyak pengangguran-pengangguran. Karena banyak yang tidak punya skill, sehingga diperkirakan warga China yang tidak punya skill hampir 45 juta orang," ujar dia.
"Dan ini serangan tidak hanya di Indonesia, tapi China serang seluruh negara kemana-mana," ujarnya menambahkan.
Terkait kesimpangsiuran jumlah sebenarnya TKA China di Indonesia, menurut Agus tidak tertutup kemungkinan adanya angket dari DPR untuk menyelidiki ini.
"Kami melihat hak angket adalah hak anggota dewan, sehingga kalau memang ada usulan biarlah ini diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada," kata Agus.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menyatakan, bahwa adanya Tenaga Kerja Asing ilegal di Indonesia adalah benar sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Namun, menurut dia, jumlah TKA ilegal itu memang belum terkonfirmasi.
"Saya sendiri setuju bahwa jumlahnya tidak mencapai 10 juta. Kalau soal keberadaan TKA, saya kira tidak bisa dipungkiri. Kan sudah banyak yang ditangkap dan dideportasi," kata Saleh Daulay kepada VIVA.co.id, Selasa, 27 Desember 2016.
Saleh menilai, yang dipersoalkan Jokowi belakangan adalah angka yang disebut mencapai 10 juta. Dia khawatir, penyebutan angka sebanyak itu semakin membuat kegelisahan di masyarakat. "Wajar saja jika Presiden menolak angka 10 juta yang katanya disebut-sebut di medsos," ujar Saleh.
Persoalan TKA ilegal ini, menurut Saleh, sebaiknya lebih fokus jika diarahkan pada upaya penyelesaian dan solusi. Dengan begitu, pemerintah dapat segera mencari jalan keluarnya. "Perdebatan soal jumlah saya kira bisa disusulkan dan dilengkapi berikutnya. Saya berbaik sangka bahwa penyebar isu 10 juta TKA ilegal tidak memiliki niat buruk. Bisa saja, isu itu disampaikan agar pemerintah lebih waspada dan berhati-hati.”
(mus)
