Golkar Minta Pemerintah Tetap Ketat Pantau TKA

Idrus Marham.
Sumber :
  • VIVAnews/ Anggi Kusuma Dewi

VIVA.co.id – Partai Golkar ikut menyikapi isu banyaknya tenaga kerja asing atau TKA asal China yang mencuat belakangan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham mengakui, hal itu bukan isu baru sehingga pemerintah harus serius menyikapi hal ini.  

Gelar Workshop, Kemnaker Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Kelayakan TKA

"Karena di samping itu, di dalam negeri juga memang masih banyak pengangguran," kata Idrus ketika ditemui di Slipi, Jakarta Barat, Jumat 23 Desember 2016.

Idrus tak menampik jika ada potensi angka keberadaan TKA terlalu dibesar-besarkan. Dia mengatakan, angka TKA hingga 10 juta masih perlu verifikasi. "Saya cek kepada menteri yang ada bahwa yang tercatat tidak sampai puluhan juta," ujarnya.

Siapkan Tenaga Kerja yang Kompeten, Kemnaker Ajak Jepang Investasi Pelatihan Bahasa

Oleh karena itu, untuk menghindari isu-isu ini didramatisir, Sekjen Golkar meminta agar ada inventarisir jumlah TKA, data terbaru yang dimiliki pemerintah. Pengelolaan arus orang masuk dan keluar Indonesia harus dipantau dengan baik. "Pengelolaan seperti apa, sehingga dengan demikian saya kira tidak lagi muncul isu-isu yang bisa didramatisir seperti sekarang ini," kata Idrus.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo bereaksi keras terkait isu yang beredar bahwa ada 10 juta hingga 20 juta tenaga kerja asal China masuk ke Indonesia. Presiden Jokowi membantah angka itu. Data pemerintah saat ini bahwa ada tenaga kerja China di Indonesia yakni berjumlah 21 ribu orang. Jokowi meminta Kepolisian menindak pihak-pihak yang menyebarkan isu tidak benar tersebut.

Bertemu Pelayanan Imigrasi Kementerian Kehakiman, Kemnaker Berharap Banyak Peserta SSW di Jepang

"Itu urusannya polisi lah, urusannya polisi. Tapi hal yang meresahkan seperti itu memang harus ditindak," kata Presiden Jokowi.

(mus)

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang, Uray Avian

Sebar Petugas Timpora, Imigrasi Tangerang Sasar Tenaga Kerja Asing

Imigrasi akan diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pengecekan dokumen keimigrasian.

img_title
VIVA.co.id
26 Juni 2024