PPP: Lembaga Pemantapan Pancasila Cukup Kontekstual
- ANTARA/Rosa Panggabean
VIVA.co.id – Rencana Pembentukan Unit Kerja Presiden bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP) oleh Presiden Joko Widodo mendapat dukungan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Parlemen. Lembaga itu dinilai relevan secara filosofis, yuridis dan sosiologis.
"Upaya pembentukan lembaga ini melengkapi ikhtiar konstitusional yang telah dilakukan oleh MPR sejak era kepemimpinan Ketua MPR Taufik Kiemas 2009-2014 melalui sosialisasi empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," kata Ketua Fraksi PPP di MPR Arwani Thomafi, Jumat, 23 Desember 2016.
Arwani optimis keberadaan lembaga yang berada langsung di bawah Presiden ini akan bergerak lebih terstruktur, terlembaga dan tepat sasaran. Lembaga ini diharap dapat menjadi panduan dalam setiap keputusan yang terkait dengan kebijakan publik.
"Relevansi keberadaan lembaga ini cukup kontekstual di tengah berbagai persoalan yang terkait dengan ideologi kebangsaan kita, mulai dari pemahaman keagamaan yang cenderung ekstrem ke kanan atau ekstrem ke kiri," ujar Arwani.
Selain itu, unit kerja itu juga disebut bisa merespon nilai keadilan sosial yang belum termanifestasikan dalam kehidupan masyarakat. Arwani mencontohkan rasio yang kian berjarak antara orang kaya dan miskin.
"Pancasila sebagai norma dasar harus dijadikan sebagai kompas dalam pengelolaan negara ini agar sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa," kata Arwani.
Sebelumnya, Presiden Jokowi setuju untuk membentuk lembaga khusus pemantapan ideologi Pancasila. Salah satu penggagas UKP PIP, Yudi Latif mengatakan, pemantapan ideologi pancasila gaya baru akan dilakukan lembaga baru tersebut, akan disusun satu pola pembelajaran yang sistematis dan terukur. Dengan itu, pengembangan pancasila menjadi lebih operasional, tidak hanya sekedar hafalan, konkrit, menjadi panduan hidup.
"Pembelajaran yang membuat peserta didik bertindak, bekerja sama, mengamalkan nilai-nilai pancasila," ujar cendekiawan muslim itu di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin malam, 19 Desember 2016. (ase)
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
