Gerindra: Ada Mafia Besar di Balik Serbuan Pekerja China
- Businessinsider.com
VIVA.co.id – Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono, menyoroti masuknya puluhan ribu tenaga kerja asing ilegal ke Indonesia, dan terbanyak datang dari China. Menurutnya, tenaga kerja yang banyak masuk ke sektor usaha serta berniaga itu menunjukkan rendahnya pengawasan serta masalah keimigrasian di Indonesia.
"Tentu saja aktivitas TKA ilegal dan WNA ilegal di Indonesia dengan jumlah sangat banyak dan tidak dapat terdeteksi oleh negara telah menyebabkan kerugian secara ekonomi triliunan rupiah, bagi negara dan masyarakat Indonesia," kata Arief dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu 21 Desember 2016.
Menurut Arief, kerugian tersebut di antaranya adalah hilangnya kesempatan masyarakat Indonesia dalam memasuki lapangan kerja di berbagai sektor baik informal dan formal. Lalu, pendapatan para pemilik usaha di sektor niaga dan pertokoan tentu juga ikut menurun. Sebab banyak WNA ilegal melakukan aktivitas perniagaan di pasar-pasar dan pertokoan.
"Sementara kerugian yang dialami oleh negara dari sisi ekonomi adalah tidak adanya penerimaan negara berupa pajak. Sebab mereka saja masuk secara ilegal, mana mungkin akan bayar pajak sebagai TKA dan WNA yang melakukan aktivitas niaga secara ilegal," kata Arief.
Kerugian lainnya, adalah ancaman akan epidemik bibit penyakit. Karena tidak terkontrolnya warga negara asing yang masuk ke Indonesia lantaran tanpa melalui kontrol karantina.
"Sangat bohong sekali kalau masuknya TKA ilegal dan WNA ilegal asal China jika tidak melibatkan petinggi-petinggi di Keimigrasian dan Departemen Tenaga Kerja, pasti ada praktik mafia besar yang bekerja memasukkan TKA dan WNA ilegal di kedua jajaran pemerintahan tersebut," kata Arief.
Ia menegaskan, Partai Gerindra melihat ini sebagai pembiaran yang sudah menjadi bancakan basah dan subur, berupa suap dan pungli oleh petinggi di Keimigrasian dan Depnaker.
"Gerindra meminta Polri, Kejaksaan dan KPK untuk turun memberantas para mafia Importir TKA dan WNA ilegal yang masuk ke Indonesia dengan difasilitasi oleh Imigrasi dan Depnaker.”