Revisi UU MD3 Dianggap Upaya Penuhi Janji ke Megawati
- VIVA.co.id/Idrus Marham
VIVA.co.id – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, mengakui pembicaraan mengenai revisi Undang-Undang MD3 sudah ada sejak lama. Termasuk pembicaraan antara Koalisi Merah Putih dan juga Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Dan ini kita lakukan pertemuan-pertemuan. Memang waktu itu sudah ada wacana bahwa yang ditambah bukan hanya Alat Kelengkapan Dewan saja seperti Komisi-Komisi dan lain-lain, tapi juga pimpinan DPR dan MPR," kata Idrus ketika ditemui di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Selasa 20 Desember 2016.
Namun Golkar, katanya, saat itu menyarankan agar terkait AKD saja dahulu yang dibahas. Sementara penambahan pimpinan DPR dan MPR menurutnya baru tepat dilakukan saat ini.
"Di dalam negosiasi politik kan enggak semua kepentingan terakomodasi. Pasti ada maju selangkah, ada juga mundur selangkah. Jadi begitu caranya dalam negosiasi politik," ujar Idrus.
Revisi terbatas soal pimpinan DPR dan MPR ini juga katanya sebagai janji saat pernah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri. Pertemuan itu, ungkap Idrus, sudah berlangsung beberapa kali, termasuk saat KMP-KIH masih aktif.
"Ini semacam janji yang harus kita penuhi waktu itu. Sudah berulang kali kita ketemu, enggak masalah. Kita, saya dan Ibu Mega sudah bicara komitmen-komitmen ini. Biar ini selesai," kata dia.
(ren)
Pilkada 2020, Demokrat dan Golkar Sepakat Usung 33 Paslon
Ketum Partai Demokrat AHY menemui Ketum Partai Golkar Airlangga
