Disindir Mega, PKB: Hak Partai Beda Dukungan di Pilkada DKI
- VIVA.co.id/ Moh Nadlir
VIVA.co.id – Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin 21 November 2016.
Pada kesempatan itu, Presiden ke-5 ini juga sempat menyentil tiga partai politik pendukung Pemerintah Jokowi-JK, yang berbeda dukungan di Pilkada DKI 2017.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Kadir Karding menuturkan, dukungan PKB kepada pasangan calon Gubernur dan calon wakil Gubernur DKI Jakarta merupakan hak dari PKB.
Menurut dia, hal itu tidak elok dikaitkan dengan pemerintahan, sebab dukungan dan kesepakatan koalisi PKB dengan pemerintah tidak menyangkut soal Pilkada DKI Jakarta.
"Ya, kan partai punya haknya masing-masing. Jadi semua partai punya hak masing-masing ya. Jadi itu memang tidak masuk dalam kesepakatan koalisi di pemerintahan," kata Karding saat menghadiri acara Silaturrahmi IKA PMII di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan, Senin malam 21 November 2016.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKB ini menegaskan, koalis PKB adalah untuk mendukung pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Karding menjelaskan, perbedaan dukungan di Pilkada menjadi hal yang biasa. Bahkan kata dia, ada sejumlah Pilkada lainnya yang PKB berkoalisi dengan PDI Perjuangan dan juga ada yang berbeda dukungan dalam Pilkada. Menurut dia, hal tersebut hal yang wajar.
"Berapa banyak di daerah itu kita enggak bareng PDIP, nggak bareng. Ada teman-teman PDIP ngambil penuh baik itu Bupati maupun wakilnya. PKB juga ada ngambil," ujarnya.
Selain itu, menurut Karding, pada dasarnya maksud dari ketua umum DPP PDI Perjuangan tidak terlalu menyinggung soal Pilkada DKI. Tapi hal itu hanya sekadar ungkapan keprihatinan Megawati saja.
"Seingat saya tidak ada bicara soal itu. Sehingga, saya kira itu hanya keprihatinan beliau saja. Ke depan bisa enggak kira-kira koalisinya bukan hanya terbatas di situ tetapi juga (sampai ke daerah) kira begitu (mungkin maksudnya). Jadi kita sambut aja," ucapnya.
Kekuasaan adalah Perimbangan Kekuatan yang Stabil
Presiden RI ke-5 itu berharap kepada para pihak tersebut untuk berhenti melakukannya.
