DPR Gandeng BPK untuk Awasi Dana Desa

Ilustrasi Gedung BPK.
Sumber :
  • U-Report

VIVA.co.id - DPR mengajak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawasi pengelolaan Dana Desa yang anggaranya terus meningkat. Langkah ini dilakukan lantaran ada kegalauan di kalangan para kepala desa terkait penggunaan dan pelaporan pertanggungjawabannya.

Fenomena Perbaikan Jalan Serentak, Diduga Para Kades Panik Karena Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa?

"Kami memiliki hak untuk ikut mengawasi agar pengelolaannya makin maksimal untuk kesejahteraan rakyat," kata Anggota Komisi XI DPR Muhammad Sarmuji dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 30 Oktober 2016.

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar itu juga mengundang Ketua BPK Harry Azhar Azis agar memberikan pemahaman mengenai kebijakan pengawasan anggaran dana desa. Ia mengajak Harry bertemu langsung dengan kepala desa di daerah pemilihannya, Blitar dan Tulungagung.

Upaya Pemerintahan Jokowi Bangun Desa agar Mandiri

"Kami minta kepala desa bisa mencari tahu langsung dari BPK dan belajar membuat pelaporan yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah," ujarnya.

Sarmuji menegaskan bahwa Fraksi Golkar akan membantu pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan dana desa. Sebab, sejauh ini dana desa mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan mengurangi kesenjangan.

INFOGRAFIK: Legacy Jokowi, Dana Desa dan Manfaatnya

"Hasil terbaru BPS kesenjangan di era pemerintahan Jokowi turun dan ini salah satunya oleh dana desa," katanya.

Saat ini, nomenklatur dana desa tercantum dalam APBN baik melalui transfer daerah maupun anggaran dana desa tersendiri. Bahkan anggarannya tiap tahun terus meningkat sejak 2015 sebesar Rp20,8 triliun, pada 2016 Rp40 triliun dan pada 2017 rencananya Rp60 triliun.

Mendagri Tito Karnavian dan Mendes PDT Yandri Susanto

Temui Mendagri Bahas Program di Desa, Mendes Yandri: Kami Memiliki Irisan yang Sangat Erat

Dana desa juga ikut dibahas oleh Mendagri dengan Mendes Yandri. Sebab, Mendagri punya komunikasi vertikal dengan bupati dan camat.

img_title
VIVA.co.id
14 November 2024