Anggota DPR Harap Pemerintah Tuntaskan Kasus Munir
- VIVA.co.id/Nuvola Gloria
VIVA.co.id – Gugatan terkait kematian aktivitas Hak Asasi Manusia (HAM) Munir dalam persidangan di Komisi Informasi Pusat (KIP) telah dimenangkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi mengatakan pemerintah harus memperhatikan kasus ini.
"Kalau memang pemerintah mendapatkan kepercayaan, ingin dapat kepercayaan sepenuhnya dari rakyat, maka perasaan rakyat harus betul-betul diperhatikan. Rakyat harus merasa terlindungi karena kasus Munir terkait warga negara dan negara. Itu kasus HAM," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Oktober 2016.
Menurut Taufiqulhadi, jika tuntutan pengungkapan secara tuntas itu tidak dipenuhi oleh pemerintah maka hal itu disebut bisa merusak legitimasi pemerintah. Dia berharap ada kelanjutan dan kesungguhan.
"Kalau mengatakan bahwa data yang disimpan pemerintah dinyatakan data tersebut hilang, itu sebuah pernyataan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat," ujarnya.
Walaupun kasus ini telah ada sejak masa Presiden sebelumnya, Taufiqulhadi berharap tidak ada saling lempar tanggung jawab dalam kasus ini.
"Pemerintah pada dasarnya adalah sebuah institusi. Boleh berganti presiden tapi pemerintah itu sama saja di mata masyarakat," kata dia.
Sementara itu, Suciwati, istri almarhum Munir, merasa cukup lega dengan putusan KIP itu. Namun dia ingin kasus ini tidak hanya dipublikasikan tapi juga segera dituntaskan. Suci juga berharap jika ada pejabat yang terlibat untuk segera diusut tuntas ke ranah hukum.
"Yang pasti rahasia ada di hasil rekomendasi TPF di mana disebutkan orang-orang penting yang terkait dalam Badan Intelijen Negara (BIN). Sudah jelas saya pikir hal yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah terutama Kapolri atau mungkin juga lewat Presiden memberikan instruksi yang bisa dilakukan penegak hukum yang bekerja untuk itu," katanya.
Demo Sempat Ricuh, Mobil Komando Buruh Ditabrakan ke Kawat Berduri
Dalam aksi ini, massa buruh menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja karena dinilai cacat hukum.
