Anggota DPR: MK Sudah Putuskan TNI Harus Netral
- Antara/R. Rekotomo
VIVA.co.id – Anggota Komisi I DPR fraksi PDIP Evita Nursanty menilai masalah TNI yang ingin kembali berpolitik sebenarnya sudah terlalu sering dibicarakan termasuk saat pileg dan pilpres 2014.
"Sempat di-judicial review juga di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh mantan Ketua Komnas HAM," kata Evita saat dihubungi Viva.co.id, Kamis 6 Oktober 2016.
Ia menjelaskan MK pun telah memutuskanTNI/Polri perlu terus menjaga netralitasnya dalam fungsi tugas dan wewenangnya sebagai alat negara. Netralitas anggota TNI/Polri dengan tidak menggunakan haknya untuk memilih.
"Ada dua kekhawatiran publik selama ini yakni potensi rivalitas atau potensi terpecahnya TNI/Polri dan juga potensi ancaman negara saat kondisi politik sudah terpecah-pecah oleh kepentingan masing-masing," kata Evita.
Ia menegaskan Indonesia membutuhkan kekuatan yang tetap netral. Kekuatan penting TNI justru ketika ia netral. Negara dan masyarakat membutuhkan TNI/Polri dalam posisi ini.
"Pemimpin bisa datang silih berganti tapi negara ini harus tetap utuh dan maju," kata Evita.
Roadmap Repatriasi Hak Militer Sumber Daya Pertahanan Negara
Roadmap repatriasi hak militer Sumber daya pertahanan negara.
