Peneliti: Tak Tegas Terhadap Kader Jadi Kelemahan Demokrat
- Rifki Arsilan
VIVA.co.id – Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahun Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menyebutkan, berlarut-larutnya kasus kader Partai Demokrat yang membelot seperti Ruhut Sitompul dan Hayono Isman, menunjukkan kelemahan partai berlambang Mercy itu.Â
Dari kasus tersebut, menurut dia, terlihat jelas bagaimana Partai Demokrat tidak tegas ke kadernya yang salah arah. Padahal, kata dia, seharusnya partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu belajar dari "bandelnya" Anas Urbaningrum di masa lampau yang mendirikan Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), ketika Partai Demokrat sedang menggelar konvensi.
"Iya berlarut-larut, masih tidak jelas. Itulah kelemahan dari Demokrat. Dulu, kasusnya Anas begitu juga," ujar Siti kepada VIVA.co.id, Minggu malam, 2 Oktober 2016.
Siti mengungkapkan, sikap Ruhut yang berseberangan dengan partainya sendiri bukan yang pertama kali. Sebelumnya, Ruhut sering melakukan positioning yang tidak sejalan dengan kebijakan partai.
"Tentu ini tak elok, akan menjadi stigma (negatif) bahwa partai itu menjadi tidak berintegritas. Bukan hanya Demokrat yang punya masalah. PDIP juga sama, tetapi kader yang tidak sejalan mereka memilih keluar. Itu Boy (Sadikin) lebih elok, lebih gentle melakukan itu. Mundur dan akhirnya bersikap," ujar Siti.
Menurut Siti, jika partai Demokrat serius membangun partai politik sebagai pilar demokrasi, siapapun kadernya yang terikat dengan Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART) partai tak boleh seenaknya sendiri. Alasannya, kebijakan suatu partai politik bersifat mengikat kepada kader.
"Kalau tidak pas dan sebagainya ya mundur, ada penalti. Harusnya kader manut karena terikat dengan kode etik parpol. Jadi siapapun lebih bagus mundur kalau tidak sepaham," ujar Siti.
Diketahui, kemelut antara Ruhut Sitompul dan Hayono Isman dengan pengurus Partai Demokrat terjadi, lantaran perbedaan pandangan soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.
Ruhut dan Hayono mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat. Sementara itu, Partai Demokrat sendiri mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni. (asp)
Bagi Demokrat Putusan MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen Harus Dihormati: Itu FInal
Partai Demokrat menghormati putusan MK, yang mengabulkan gugatan penghapusan persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold 20 persen. Ini final
