Golkar Konsolidasi Pencalonan Jokowi 2019
- Mayel Day Simbolon?/ Jakarta
VIVA.co.id – Partai Golkar melakukan konsolidasi besar-besaran dengan mengumpulkan seluruh kader yang menjabat di anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat I dan II serta para kepala daerah yang merupakan kader partai berlambang pohon beringin.
"Konsolidasi ini bertujuan untuk memastikan kader Golkar berperan membantu suksesnya program pemerintahan Jokowi-JK," kata Sekjen Partai Golkar Idrus Marham di Kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Senin 26 September 2016.
Ketua Penyelenggara Pertemuan Nasional I Legislatif dan Eksekutif Partai Golkar, Yahya Zaini memastikan, konsolidasi ini dilakukan sebagai persiapan menghadapi pilkada dan Pemilu 2019.
"Ini sosialisasi pencalonan Pak Jokowi. Diharapkan dengan hadirnya eksekutif dan legislatif, sukses sosialisasi akan semakin mantap ke depan," kata Yahya.
Yahya melanjutkan, legislatif dan eksekutif bagi Golkar merupakan dua pilar utama dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
"Sebagai partai yang salah satu fungsinya adalah agregasi di mana memperjuangkan aspirasi rakyat itu melalui dua jalur ini, eksekutif dan legislatif," ungkap Yahya.
Anggota Komisi X DPR itu mengungkapkan, pertemuan ini juga untuk menegaskan komitmen kerja nyata para kader Golkar. Salah satu bentuknya adalah menyepakati rencana pemerintah membatalkan ribuan perda yang dianggap tumpang tindih dan kerap menghambat pembangunan.
"Partai Golkar menghendaki semua kadernya yang duduk di legislatif atau eksekutif harus pro rakyat, pro kesejahteraan dan tidak boleh terlalu banyak membuat kebijakan atau peraturan daerah yang menghambat iklim investasi," kata dia.
Sementara itu Ketua Pelaksana Pertemuan Nasional I, Hetifah Sjaifudian mengatakan, para kader sangat antusias dengan adanya pertemuan nasional ini. Para anggota DPRD dan kepala daerah yang merupakan kader Golkar sedang mencari bentuk program prioritas dan strategis bagi daerah yang selaras dengan kebijakan pusat.
"Ada sekitar 1335 orang dari 34 provinsi. Pertemuan ini juga untuk meningkatkan kapasitas para anggota DPRD dan kepala daerah," katanya.
