Menkominfo: Google Harus Bayar Pajak agar Ada Kesetaraan

Menkominfo Rudiantara.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Agus Tri Haryanto

VIVA.co.id – Perlawanan Google Asia Pacific Pte Ltd dengan menolak surat pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak menjadi kontroversi. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) mendorong Google membayar pajak agar ada kesetaraan para pemain over the top (OTT) asing.

Momen DPR Kritik Kinerja Era Menkominfo Era Budi Arie yang Tidak Blokir Situs Judol

"Itu mengapa saya terus melakukan upaya-upaya agar OTT internasional membayar pajak," kata Menkominfo Rudiantara di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 26 September 2016.

Sementara mengenai sanksi yang bisa dijatuhkan jika tidak membayar pajak, Rudiantara mengatakan otoritas itu ada di Dirjen Pajak. Menurutnya dalam menghadapi kasus ini, harus ada kesatuan dari berbagai pihak.

Meutya Hafid Singgung Kebocoran Data saat Ikut Makan Malam di Istana, Bakal Jadi Menkominfo?

"Ini bukan persoalan berani bukan berani (jatuhkan sanksi). Kita ini kan pemerintah harus ada satu kesatuan. Pemerintah bukan dari sektor Kemenkominfo saja atau dari Dirjen Pajak saja, tapi harus satu," ujar dia.

Kominfo menegaskan, jika Google ingin eksis di Indonesia, maka harus menunjukan sikap baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Termasuk membayar pajak.

Budi Arie: Malam Ini Relawan Gelar Doa Bersama Jelang Jokowi Lengser di Tugu Proklamasi

"Masak OTT nasional bayar pajak, lalu OTT internasional tidak bayar pajak," kata Rudiantara.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi

Hartanya Ratusan Miliar, Kaget Lihat Koleksi Mobil Eks Menkominfo Budi Arie

Nama Budi Arie menjadi sorotan setelah Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap sindikat judi online yang melibatkan 11 karyawan Komdigi yang melindungi r

img_title
VIVA.co.id
7 November 2024