Pencalonan Agus Harimurti Diduga dalam 'Suasana Terdesak'
- ANTARA FOTO/Anny
VIVA.co.id – Koalisi Cikeas – yang terdiri dari Partai Demokrat, PKB, PPP, dan PAN – secara mengejutkan mengusung nama putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Sylviana Murni sebagai calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017.
Agus sebelumnya merupakan Mayor TNI aktif, dan sama sekali tidak memiliki pengalaman di bidang politik. Bersama dengan Sylviana, mereka dianggap pasangan yang fresh.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, mengaku tidak tahu menahu asal muasal munculnya nama putra sulung mantan Presiden SBY, sebagai calon yang diusung Koalisi Cikeas.Â
"Setahu saya, jajaran partai tidak ada yang tahu. Mereka tahunya belakangan. Saya tidak tahu (ada masukan dari partai lain). Itu masalah internal partai. Anda mesti tanya kepada Ketua Umum Partai Demokrat (kenapa bisa muncul nama Agus)," ujar Hayono saat ditemui di Jakarta Sabtu 24 September 2016.
Menurut Hayono, pencalonan nama mantan Mayor TNI itu diputuskan dalam suasana terdesak. Meski begitu, dia menegaskan, di era demokrasi seperti saat ini, setiap partai politik memiliki kewajiban untuk menghadirkan calon pemimpin bangsa secara matang, tidak dengan terburu-buru.
"Saya berusaha memahami (pencalonan Agus), masalahnya memang karena suasana emergency. Calon pemimpin bangsa (harus dipilih secara) profesional, tidak boleh dadakan. Nanti repot," katanya.
Hayono menegaskan, hanya pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat yang betul-betul siap untuk memimpin Ibukota untuk lima tahun ke depan. Sebab, kedua pasangan lainnya dianggap Hayono belum terbukti siap bekerja bagi Jakarta.
"Rakyat membutuhkan Gubernur yang bisa bekerja, Bukan Gubernur yang baru, dengan konsep dan teori. Ini yang saya lihat," tegasnya.
(ren)
Biar Gak Penasaran, Ini yang Bikin Jakarta Bebas dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan tidak memungut pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu (opsen) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
