SBY Pernah Minta TNI Tak Jadi Cagub, Ini Pembelaan Demokrat
- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVA.co.id - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah mengingatkan para perwira lulusan akademi TNI dan Polri pada 2009 agar tidak bercita-cita menjadi kepala daerah mulai dari tingkat gubernur, bupati, dan wali kota.
Terkait hal ini, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai, untuk dapat memahami pesan itu harus dilihat konteksnya. Sebab, saat itu konteksnya profesional TNI tak boleh rangkap jabatan karena amanah reformasi.
"Dulu yang banyak berkarier di politik kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, semuanya sebagian besar diisi figur TNI. Dengan direct election, perwira-perwira yang dimaksud SBY berbeda dengan sekarang," kata Didik saat dihubungi VIVA.co.id, Jumat, 23 September 2016.
Menurutnya, saat dulu TNI mengisi jabatan publik dikhawatirkan bisa mereduksi reformasi dalam konteks melepaskan TNI dari kepentingan politik. Tapi, dalam konteks direct election, legitimasi hukum dan undang-undangnya dianggap sudah clear.
"Hak warga negara diberi ruang penegasian yang cukup dalam undang-undang yang maju dalam Pilkada, termasuk TNI harus mundur. Sehingga bias antara perwira aktif dan kepentingan politik sudah terputus. Sehingga jangan dilihat dari substansi politik, tapi substansi dasarnya," kata Didik.
Â
Atas dasar adanya legitimasi yang jelas dalam undang-undang maka ketika TNI ingin profesional maka harus tetap berada institusi tersebut. Tapi ketika ingin berkecimpung di politik maka harus keluar dari TNI.
"Jadi tak bias. Itu pesan SBY saat itu," kata Didik.
Sebelumnya, Koalisi Cikeas telah resmi mencalonkan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilkada DKI 2017.
Kepastian ini disampaikan di kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat dini hari, 23 September 2016. Saat ini Agus berpangkat Mayor Infanteri di TNI Angkatan Darat. (ase)