Cabut Dukungan ke Sandi Uno, PKB Umumkan Cagub DKI Besok
- VIVA.co.id/Anwar Sadat
VIVA.co.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta, Mualif, mengatakan PKB segera menentukan pilihan calon gubernur dan wakilnya untuk bersaing melawan Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada DKI 2017 mendatang.Â
Menurutnya, sejauh ini sudah ada dua nama yang intens dan memberi catatan kepada partai. Kedua nama itu yakni Sekretaris DKI Jakarta, Saefullah serta Hasnaeni Moein yang akrab dijuluki wanita emas.
"Memang beberapa hari lalu kita sudah kirimkan cagub dan cawagubnya ke DPP. Mungkin besok malam kami akan umumkan. Memang kemarin yang kita kasih catatan ada dua nama yakni Hasnaeni dan Saefullah, tapi kan belum tentu juga," kata Muallif di DPW PKB, Jl. H. Murtadho Pramuka, Jakarta, Selasa 20 September 2016.
Mualif mengaku, belum finalnya keputusan itu mengingat masih adanya rapat besar dan pembahasan seluruh pengurus partai. Belum lagi ditambah dengan opsi pos alternatif yang mungkin saja menggaet partai Gerindra, Demokrat dan partai lain.
"Iya kita kan masih menjalin komunikasi dengan partai lain. Gerindra, Demokrat, PAN dan PKB kan belum menentukan sikap. Jadi kita tunggu saja hasil DPP karena mereka yang berwenang memutuskan," ujarnya.
Sementara itu, Hasnaeni Moein sendiri ketika diminta komentarnya, langsung menanggapi serius pernyataan Wakil Ketua DPW PKB tersebut. Menurut dia, keputusan PKB sudah final dan akan menjatuhkan pilihan pada dirinya.Â
Keyakinan itu, lanjut dia, juga menguat setelah PKB mencecar berbagai pertanyaan soal persiapan dan kesiapan dirinya menjadi gubernur.
"Saya sudah yakin dan sudah pasti dipilih. Itu mutlak dan final. Saya dengar sendiri tadi dari pengurusnya kalau mereka mau pilih saya. Mereka siap mendukung dan menjatuhkan pilihan pada saya. Intinya sekarang saya sudah siap memimpin Ibu Kota," ujarnya saat hadir di kesempatan yang sama tersebut.
Bawaslu Minta Sentra Gakkumdu Rumuskan Lagi Hukum Acara Pemilu
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta Sentra Gakkumdu merumuskan kembali hukum acara pemilu dan pilkada.
