Istana Beri Sinyal di Pilkada DKI
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Istana turut angkat bicara jelang pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Dua kubu yang saat ini terkonsentrasi adalah pendukung petahana Basuki Tjahja Purnama atau Ahok dan yang tidak setuju Ahok.
PDI Perjuangan yang hari ini mengumumkan calonnya, dikabarkan akan mengusung Ahok, bersamaan dengan tiga partai yang sudah ada yakni Nasdem, Hanura dan Golkar.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang juga politikus PDIP mengatakan, Indonesia adalah negara demokrasi. Sehingga, pemerintah pusat berkewajiban untuk mengawal itu agar berjalan dengan baik.
"Sehingga dengan demikian, karena demokrasi itu bukan persoalan etnisitas, bukan persoalan agama, bukan persoalan apapun, tapi ya siapa yang kemudian dipilih oleh rakyat," ujar Pramono, usai rapat kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 20 September 2016.
Politisi senior PDI Perjuangan itu juga meminta agar masyarakat diberi kesempatan untuk memilih pemimpin terbaik mereka. Siapapun yang akan dipilih. Tanpa harus menggunakan masalah agama maupun etnis.
Ia berharap, setelah pendaftaran dibuka dari 21-23 September 2016 in, sudah ada calon-calon yang resmi. Sehingga, menurutnya bukan lagi persoalan SARA yang dikedepankan tetapi perdebatan harus soal ide dan gagasan dalam membangun Jakarta ke depan.
"Bukan lagi persoalan suka nggak suka, atau persoalan hal yang berkaitan dengan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan). Ini negara demokrasi, ini negara pluralisme, negara kesatuan RI.”
(mus)
SBY Sebut Kultur Politik Tanah Air Berubah Sejak Pilkada DKI 2017
"Saya berani mengatakan bahwa politik kita telah berubah."
