Nusron Wahid Rangkap Jabatan, Ini Tanggapan Golkar
- VIVA.co.id/ Dwi Royanto
VIVA.co.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Idrus Marham, menyatakan bahwa jabatan Ketua Tim Pemenangan Basuki Tjahaja Purnama tidak mengganggu kinerja Nusron Wahid sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
"Kalau ada tim, tinggal bagaimana mengatur, pembagian tugas, delegasi wewenang. Bagaimana membentuk komandan lapangan, bagaimana di daerah-daerah," kata Idrus di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 20 September 2016.
Ia meyakini tidak akan ada pula penyalahgunaan wewenang dengan posisi Nusron yang rangkap jabatan tersebut. Persoalan rangkap jabatan, kata dia, sengaja dipermasalahkan oleh pihak-pihak tertentu.
"Yang penting bisa melakukan peran itu secara bagus dan baik," kata Idrus.
Sejumlah pihak mempermasalahkan Nusron yang merangkap jabatan publik dan politik. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah mengatakan, pejabat negara tak diperbolehkan untuk menjadi tim sukses salah satu pasangan calon dalam pilkada.
"Undang-undang jelas mengatur, pejabat negara dilarang membuat keputusan apapun yang sifatnya menguntungkan atau merugikan calon tertentu. Dilarang di Pasal 71 ayat 1 UU Pilkada," kata Nasrullah.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menyatakan, Nusron Wahid seharusnya mundur sebagai Kepala BNP2TKI jika ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Ahok.
"Nusron Wahid adalah pejabat negara. Digaji oleh uang rakyat dan harus fokus dengan tugasnya mengurusi persoalan TKI. Dengan demikian, Nusron Wahid harus memilih tetap sebagai kepala BNP2TKI atau mundur dan menjadi ketua tim pemenangan Ahok. Itu hak yang bersangkutan," kata Fadli.
Tak serius perhatikan TKI
Kritik juga datang dari organisasi buruh migran luar negeri. Buruh migran tidak rela jika perhatian terhadap buruh diabaikan lantaran Nusron lebih sibuk mengurus Pilkada DKI.
Aktivis TKI dari Departemen Riset dan Hubungan Luar Negeri Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Ridwan Wahyudi, menilai Nusron tidak serius mengurus TKI, khususnya TKI di luar negeri. Terlebih setelah Nusron menjadi Ketua Tim Sukses Ahok.
"Selama ini Nusron hanya berorientasi pada kekuasaan, sehingga ia bersedia menjadi Kepala BNP2TKI, itu juga karena kekuasaan, bukan karena ingin melayani TKI," ujar Ridwan dalam keterangan persnya.
Untuk itu, Ridwan meminta Nusron dapat memilih salah satunya. Apakah mengurus TKI, atau menjabat Ketua Tim Pemenangan Ahok.
"Kami akan membuat petisi atau menggugatnya karena sudah rangkap jabatan. Hanya pilihan itu yang bisa kami lakukan," ujarnya.
Aktivis TKI lainnya, Parlaungan Laung, menilai Nusron tidak memiliki komitmen mengurus TKI jika masih rangkap jabatan.
Kata Parlaungan, selama ini banyak kasus-kasus TKI yang terbengkalai dan tidak jelas peyelesaiannya. Padahal, BNP2TKI diharapkan mampu menuntaskan permasalahan TKI.
"Kalau Nusron ngotot jadi Ketua Timses, sebaiknya mundur saja dan digantikan dengan orang lain. Pilih salah satu jabatan mau sebagai apa. Jangan semua jabatan diambil," katanya. (ase)
