DPR: Tolak Bayar Pajak di Indonesia, Google Arogan
- VIVA.co.id/Agus Tri Haryanto
VIVA.co.id – Pemerintah menegaskan, perusahaan internet global seperti Facebook, Google, Yahoo dan Twitter masuk dalam kriteria Badan Usaha Tetap. Namun belakangan Google akan melakukan perlawanan dengan mengembalikan Surat Perintah Pemeriksaan (SPP) yang diberikan Ditjen Pajak.
Komisi XI DPR menyayangkan sikap Google itu. Pasalnya kata dia, pemerintah memiliki kewenangan untuk memungut pajak kepada entitas bisnis dari mana pun berasal yang mendapatkan penghasilan di wilayah NKRI.
"Apa yang dilakukan oleh Google sudah mencerminkan adanya arogansi terhadap otoritas pemerintah Republik Indonesia," kata anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun dalam pesan tertulis yang disampaikan, Jumat 16 September 2016.
Jika Google masih tidak kooperatif, maka ia mendorong pemerintah melakukan upaya yang terpadu untuk memberikan tindakan yang sepadan dan pantas. Salah satu contohnya menurut dia seperti memblokir operasional Google di wilayah NKRI.
"Supaya tidak menjadi preseden buruk bagi perusahaan multi nasional lainnya yang beroperasi sejenis Google untuk tidak melakukan upaya yang sama terhadap otoritas pajak Indonesia," ujar Misbakhun.
Seperti diketahui, atas penolakan tersebut, Ditjen Pajak akan menjadikannya bukti awal pemeriksaan (Buper). Buper ini nantinya akan digunakan untuk melakukan investigasi atas penolakan pemeriksaan.
"Kami investigasi karena menolak untuk diperiksa adalah indikasi pidana. Namun kami terbentur suasana amnesti pajak, jadi kami cooling down dulu. karena ini sebulan yang lalu mereka menolak untuk diperiksa," ujarnya.
Cara Menikmati Ramadhan Bersama Google
Di tengah beragamnya tradisi dan kebiasaan masyarakat, kamu bisa menikmati Ramadhan dengan Google yang memberikan berbagai informasi dan pengalaman berwarna.
