PKS Bergaya Orde Baru di Pilkada DKI, Ini Kata Pengamat LIPI

Sandiaga Uno dan Mardani Ali Sera (kanan)
Sumber :
  • DPW PKS DKI Jakarta

VIVA.co.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung Mardani Ali Sera sebagai bakal calon Wakil Gubernur mendampingi Sandiaga Uno secara sepihak dinilai bergaya Orde Baru. Menanggapi hal tersebut, pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengatakan idealnya partai politik harus mengikuti proses bottom up.

Menurutnya, proses buttom up harus dilakukan karena selama ini pihak-pihak eksternal turut andil mengusung suara dan menyampaikan opini.

"Ya, PKS seharusnya mengikuti proses buttom up karena kan selama ini suara-suara eksternal ikut berperan dalam menyampaikan opini dan penilaian. Sudah menjadi tugas partai untuk merespons keinginan publik," kata Siti Zuhro di Jakarta, Rabu, 14 September 2016.

Dicopot dari Wakil Ketua DPRD DKI, Begini Kata Abdurrahman Suhaimi

Wanita yang pernah mendapat penghargaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Awards kategori Pengamat Politik Terfavorit 2014 ini mengatakan, sebaiknya partai politik tidak boleh memaksakan kehendak dengan mengambil keputusan secara sepihak oleh elite partai politik.

Seperti diketahui, ada kader PKS, Muhamad Idrus, yang sudah mendeklarasikan diri maju dan didukung kader internal dari ranting dan wilayah untuk melawan Ahok di Pilkada DKI 2017 mendatang. Tapi belakangan, PKS mengajukan Mardani Ali Sera untuk dipasangkan dengan Sandiaga.

PKS Kecam Dubes Ukraina Surati Presiden: Enggak Punya Akhlak

"Partai tidak boleh memaksakan kehendak karena ego elite partai. Cara seperti itu sudah tidak relevan untuk diterapkan saat ini. Perlu juga ada keseimbangan antara buttom up dan top down," kata Siti.

Di sisi lain, Ketua Tim Relawan #JakartaKEREN, M. Hadi Nainggolan mengungkapkan kekecewaannya secara terang-terangan terhadap PKS. Sebelumnya Hadi berpandangan PKS merupakan kumpulan orang-orang berjiwa muda yang memiliki idealisme. Ia mengaku telah mengumpulkan lebih dari 200 ribu relawan untuk mempertanyakan kaderisasi yang ada di tubuh PKS.

"Kita tahu bahwa PKS berhak membuat keputusan apa saja tentang pemilihan Gubernur DKI Jakarta, tapi PKS sejatinya harus mendengar aspirasi umat Islam. Karena PKS itu aset umat dan bangsa, bukan hanya milik kader elite semata," kata Hadi.

Dia menyoroti elite partai yang sangat mudah “dihajar” oleh petinggi parpol. "Suka dan tidak suka yang sekarang terjadi di elite. Kalau elite suka, ia membuat 1.000 alasan untuk pembenaran atas keputusannya. Kalau elite tidak suka, maka mereka juga menciptakan banyak alasan atau kelemahan untuk membumihanguskan seseorang. Miris kalau PKS membenarkan konsep ini," ujarnya.

Sebelumnya, PKS mendeklarasikan untuk mendukung Sandiaga Uno dan berkoalisi dengan Gerindra. PKS pun menawarkan Mardani Ali Sera sebagai bakal calon wakil gubernur untuk dipasangkan dengan Sandiaga.

Presiden Jokowi Bersama Sejumlah Menteri di Tempat Kemah Titik Nol IKN

Softbank Batal Investasi di IKN, Fraksi PKS: Jangan Perbesar APBN

Anggota Komisi V dari fraksi PKS meminta pemerintah untuk mengkaji serius dampak penarikan investasi di IKN tersebut. Jangan perbesar pemakaian APBN.

img_title
VIVA.co.id
15 Maret 2022