MPR Dorong Pemerintah Lobi Pengalihan Kuota Haji
VIVA.co.id – Permasalahan haji muncul seiring dengan daftar antrean haji yang panjang di Indonesia. Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nurwahid menilai, bahwa daftar tunggu naik haji memang terganjal kuota. Aturan kuota menyebutkan, dari 1000 penduduk maka akan ada satu jatah calon jemaah.
"Ini kesepakatan negara-negara Islam. Kalau tidak ada kuota akan menambah ruwet saat ibadah," kata Hidayat dalam keterangannya, Senin, 12 September 2016.
Hidayat mengatakan, antrean kemudian menjadi bertambah panjang ketika ada pengurangan kuota saat terjadi pembangunan di sekitar Kabah. Walaupun diakuinya, tidak hanya Indonesia yang mendapat pengurangan kuota haji tersebut.
"Tidak hanya Indonesia namun seluruh negara Islam," ujar Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Dia menyarankan agar Indonesia terus berkomunikasi intens dengan negara-negara yang selama ini kuota hajinya tidak dipakai. Jumlah kuota dari negara lain yang tidak terpakai karena umat Muslim yang minoritas diharapkan bisa digunakan seperti kuota dari Filipina, Myanmar, Vietnam dan Laos.
"Di sana banyak kuota yang belum dipakai daripada ada jemaah yang menggunakan cara-cara ilegal."
(mus)
KPK Siap Gandeng Pansus DPR Usut Dugaan Penyelewengan Kuota Haji Khusus
KPK menyatakan siap bekerjasama dan menindaklanjuti temuan panitia khusus (pansus) haji DPR RI terkait dugaan penyelewengan alokasi kuota haji khusus 2024
