BIN Tak Boleh Memihak Kekuatan Tertentu dalam Pemilu 2019
- Istimewa
VIVA.co.id - Anggota Fraksi Hanura, Arief Suditomo menilai, Badan Intelijen Negara (BIN) tak boleh memihak kelompok atau golongan tertentu dalam suatu kontentasi politik. Entah itu dalam Pilkada, Pemilihan Legislatif, maupun Pemilihan Presiden.
"Kita kembali kepada basic dari BIN, di mana netralitas merupakan salah satu tiang utama," ujar pria yang juga anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini kepada VIVA.co.id, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin, 5 September 2016.
Arief menegaskan, posisi BIN harus berdiri di atas seluruh golongan. Artinya, BIN tidak boleh mudah terperdaya oleh pengaruh politik.
"Saya pikir, saya sebagai politisi pun tidak ingin (BIN) berada di sisi saya. Saya ingin BIN berada di atas saya," ujarnya menambahkan.
Kekhawatiran keterlibatan BIN dalam kontestasi politik khususnya Pemilu 2019 datang dari politikus Partai Gerindra, Desmond J Mahesa. Ini terkait dengan pengajuan nama Budi Gunawan sebagai Kepala BIN.
Desmond menuding, dugaan keterlibatan BG saat Pilpres 2014 lalu yang mendukung Jokowi menjadi pembelajaran berharga. Ia pun khawatir dengan apa yang akan terjadi ketika BG menjadi Kepala BIN ke depan.
"Padahal BIN untuk mendeteksi persoalan atau kemungkinan yang akan muncul seperti kerusuhan atau terorisme, dan dalam rangka Presiden membuat kebijakan. Tapi kalau dalam rangka kepentingan nonnegara, Pemilu 2019 jangan-jangan dia berpihak pada PDIP," kata Desmond.
(mus)
Kepala BIN: Konsep Smart City IKN Perpaduan Modern dan Tradisi
Kepala BIN Budi Gunawan mengatakan IKN Nusantara akan membuat wajah Indonesia berbeda dengan sebelumnya.
