Fahri Hamzah Luruskan Ketua DPR Soal Sekolah Parlemen
- ANTARA FOTO/ Akbar Nugroho Gumay.
VIVA.co.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, menilai ada salah paham dalam istilah 'sekolah parlemen' yang kini menuai pro dan kontra di publik. Karena menurutnya, tidak pernah ada yang namanya sekolah parlemen.
"Jadi mungkin ada salah paham. Parlemen itu enggak ada sekolahnya, itu satu. Kalau kita mau nyiapin pemimpin, termasuk politikus, termasuk anggota parlemen, tempatnya itu di modernisasi partai politik," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2016.
Fahri menilai, apa yang dimaksud oleh Ketua DPR Ade Komarudin adalah program orientasi yang sebelumnya sudah diusulkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Ia sendiri yang dulu meminta MKD mengorientasi anggota ketika masuk ke DPR.
"Makanya dulu saya minta MKD itu harus buat aspek pencegahan, tidak saja DPR, tapi tenaga ahli juga wajib diorientasi. Bagaimana cara menjadi pejabat negara," ujar Fahri.
Karena itu, Fahri mengatakan saat ini masalahnya hanya tinggal di sistem penyelenggaraannya saja. Termasuk sistem untuk mengajarkan konstitusi dan undang-undang kepada penghuni lingkungan parlemen.
"Itu tinggal sistem penyelenggarannya saja, bagaimana orang-orang baru itu perlu diajarkan, bagaimana ngajarin konstitusi, undang-undang, termasuk etika sebagai pejabat negara. Harus ada sosialisasi," kata Fahri.
Sebelumnya, Ketua DPR, Ade Komarudin, mengakui masih banyak kritik terhadap kualitas para anggota legislatif di parlemen. Meski peningkatan kualitas DPR sebenarnya menjadi tugas partai politik, namun dia mengusulkan untuk membentuk sekolah parlemen bagi para anggota legislatif.
"Tidak tumpang tindih, karena begitu mau masuk dewan, tetap yang bersangkutan membutuhkan pendidikan. Persiapan menjadi anggota parlemen yang baik," kata Ade di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 26 Agustus 2016. (ase)
Konflik Tambang Blok Tanamalia, Legislator PKS Berharap Vale Indonesia Beri Solusi Warga Terdampak
Anggota Komisi VI DPR RI Ismail Bachtiar menyoroti konflik sengketa lahan yang melibatkan warga Tanamalia, Kabupaten Luwu Timur dengan PT Vale Indonesia
