Ibas Minta Polemik Pencopotan Ruhut Tak Diperpanjang
- ANTARA/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id – Ketua Fraksi Demokrat di DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, meminta agar permasalahan terkait Ruhut Sitompul tidak diperpanjang lagi. Ibas, sapaan Edhie Baskoro, menyebut bahwa Ruhut telah memberikan keterangan yang jelas terkait rotasinya sebagai koordinator Juru Bicara Partai Demokrat.
"Saya tidak ingin memperlebar urusan siapapun, saya pikir teman-teman media sudah mendengarkan secara langsung isi konferensi pers yang dilakukan Pak Ruhut," kata Ibas, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, 23 Agustus 2016.
Menurut putera Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, ini, Ruhut adalah kader yang selama ini menjalankan tugas dan fungsinya di partai. Karena itu dia menilai wajar jika Ruhut mendapat rotasi di partai.
"Rotasi, baik itu di partai atau di fraksi, itu hal yang biasa," ujar dia.
Ibas lantas menyatakan bahwa Ruhut tidak memiliki masalah dengan Partai Demokrat ataupun dengan kader-kadernya. Demokrat, lanjut Ibas, juga tidak merasa terganggu dengan kontroversi ini.
"Artinya tidak ada masalah antara Pak Ruhut dengan Demokrat dan fraksi, dan kita masih menjalankan tugas-tugas sesuai arahan Ketua Umum kami," kata Ibas.
Sebelumnya, Ruhut menyebut pencopotan dirinya dari posisi koordinator Juru Bicara adalah karena ada yang tersinggung dengan pernyataannya. Salah satunya, menurut Ruhut, adalah pernyataannya terkait penangkapan kader Demokrat, Putu Sudiartana, oleh KPK.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Hermanto, lantas menanggapi tudingan Ruhut Sitompul yang dirotasi karena bisikan Amir Syamsuddin pada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut dia, Ruhut dan Amir tidak pernah mengalami sebuah perselisihan yang hebat. Adapun keduanya hanya terlibat selisih paham dan menjadi sebuah kewajaran.
Agus menyebut Ruhut dinonaktifkan karena kerap berkomentar soal keberpihakannya pada salah satu bakal calon dalam pilkada DKI Jakarta. Padahal secara resmi, partainya belum mengambil keputusan.
Demokrat belum menentukan sikap soal pilkada. Partai khawatir yang disampaikan Ruhut seolah-olah menjadi sikap lembaga. Meski Ruhut menyatakan sikap tersebut bersifat pribadi, tapi tak dielakkan Ruhut menjabat sebagai Koordinator Juru Bicara.
"Sekarang kami sampaikan Demokrat untuk penentuan gubernur itu yang menentukan Majelis Tinggi yang memilih melaksanakan pemantauan survei sehingga ditetapkan," kata Agus.
