Jazuli PKS: Demokrasi Belum Sejahterakan Rakyat
- Antara/ Asep Fathulrahman
VIVA.co.id - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR, Jazuli Juwaini, meminta perayaan 71 tahun Indonesia pada 17 Agustus mendatang hendaknya dijadikan momentum bagi seluruh komponen bangsa untuk melakukan refleksi atas perjalanan dan masa depan bangsa.
"Bangsa yang besar dibangun dengan sistem dan kepemimpinan yang efektif. Sistem itu harus dijalankan secara konsekuen dan diorientasikan untuk memenuhi tujuan nasional yang digariskan oleh konstitusi," kata Jazuli kepada VIVA.co.id, Senin, 15 Agustus 2016.
Menurut anggota Komisi I DPR ini, banyak capaian yang sudah diraih bangsa Indonesia selama 71 tahun merdeka, tapi hal itu tidak boleh menjadikan bangsa Indonesia berpuas diri.
"Karena faktanya demokrasi dan kepemimpinan nasional belum benar-benar menghadirkan harmoni dan kemajuan yang diharapkan," katanya.
Jazuli menambahkan sistem demokrasi yang saat ini dijalankan bangsa Indonesia belum menghadirkan kesejahteraan rakyat. Kondisi itu karena kepemimpinan yang lahir darinya belum benar-benar efektif dan berkualitas.
"Kepemimpinan di sini maknanya kolektivitas elite pemimpin baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Di sisi lain, rakyat juga setali tiga uang belum mengarah pada perilaku demokrasi yang subtansial dan berkualitas," katanya.
Oleh karena itu menurut, Jazuli, diperlukan kesadaran kolektif atau konsensus untuk menjadikan demokrasi makin bermakna.
"Contohnya keteladanan elite yang paling utama, lalu diikuti upaya pencerdasan rakyat dalam berdemokrasi. Ini menjadi pilihan mutlak jika ingin membangun bangsa yang maju," kata Anggota Komisi I ini.
Anggota DPR dari Dapil Banten II ini lalu memaparkan prasyarat demokrasi yang bermakna dalam dua ukuran. Pertama, demokrasi memang menjamin kebebasan, tapi demokrasi yang bermakna menuntut kebebasan yang bertanggung jawab sehingga menghasilkan keteraturan.
"Maka disiplin, taat asas, taat hukum harus semakin dipraktikkan dan membudaya di kalangan elit maupun rakyat," katanya.
Kedua, dalam demokrasi persaingan atau kompetisi itu biasa dan difasilitasi, tapi persaingan harus tetap beretika dan dilakukan secara fair dan terpenting setelah bersaing harus siap bekerjasama.
"Penekanan aspek kerjasama ini penting karena tujuan kita sama membangun bangsa. Tentu kerjasama untuk kepentingan rakyat dan tetap kritis terhadap kebijakan yang dinilai bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara," kata Jazuli.
Dengan cara pandang dan sikap perilaku tersebut, demokrasi Indnesia akan semakin berkualitas dan pada gilirannya menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat.
BKPM Berencana Hitung Dampak Investasi pada Kesejahteraan Rakyat
BKPM mengakui kajian terkait siapa yang menikmati investasi itu dan bagaimana interaksi antar sektor atau daerah belum digali.
