Golkar Ingin KPK Periksa Kadernya dari Laporan Korupsi

VIVA.co.id - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gokar, Ali Mochtar Ngabalin, mengakui banyak laporan miring terkait kandidat kepala daerah yang akan diusung partai tersebut dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) mendatang. Laporan tersebut disampaikan oleh elemen masyarakat hingga unsur partai politik (parpol).

"Penyelewengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dana ini itu dan banyak sekali. Kami tidak mau main-main, kami mau klarifikasi (ke KPK)," kata Ngabalin di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa 2 Agustus 2016.

Atas dasar itu, ia mengatakan, mewakili Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mendatangi KPK untuk melakukan klarifikasi mengenai laporan masyarakat. Hasil klarifikasi dari KPK dipastikan akan memengaruhi proses dukungan partai kepada kandidat kepala daerah di pilkada mendatang.

"Rekomendasi ini sangat penting. Kami tidak segan membatalkan pencalonan semua bakal calon yang ditetapkan Partai Golkar," ujarnya.

Ngabalin mengatakan, koordinasi dengan KPK menjadi bukti bahwa Partai Golkar ingin melakukan bersih-bersih secara konkret di internal partai itu. Golkar tidak menginginkan bahwa kepala daerah yang diusung bakal bermasalah kelak. 

"Kami tidak mau, mereka setelah ditetapkan dan dilantik sebulan kemudian mereka ditahan. Makanya kami perlu klarifikasi dari KPK," kata Ngabalin.

Selain ke KPK, Golkar juga berencana akan melakukan klarifikasi ke Kepolisian dan Kejaksaan bilamana ada laporan yang diterima tentang calon-calon kepala daerah yang diusung parpol itu.

(ren)