DPR: Jangan Tutup Sekolah Hanya karena Permintaan Turki

VIVA.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung pemerintah yang menolak permintaan pemerintah Turki untuk menutup sejumlah sekolah di Indonesia yang dituding terkait dengan organisasi teroris Fettulah (FETO). Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi dari Fraksi Partai Golkar mengatakan, hubungan kedua negara yang baik tak berarti membuat Turki bisa melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri Indonesia.

"Dan aset sekolah tersebut milik Indonesia," kata Bobby ketika dihubungi pada Selasa, 2 Agustus 2016.

Oleh karena itu, permintaan penutupan 9 lembaga pendidikan yang disampaikan melalui Kedutaan Besar Turki di Indonesia dinilai tak perlu dituruti. Apalagi tak ada bukti yang kuat bahwa lembaga pendidikan tersebut memang menyebarkan terorisme terkait konflik politik yang terjadi di Turki saat ini.

"Saya sepakat dengan pemerintah, Kemenlu (Kementerian Luar Negeri) dan Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), bahwa tidak boleh ada sembilan sekolah tersebut yang tutup karena permintaan pemerintah Turki," ujar Politikus Partai Golkar ini.

Sebelumnya, usai kudeta, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menangkap, memeriksa, memecat dan menahan hingga ratusan ribu orang dari berbagai profesi baik militer, guru, ulama, hakim, pegawai negeri sipil, hingga dokter dan perawat.

Pemerintah Turki juga menutup lebih dari 1.000 sekolah, kampus, badan amal dan lembaga yang dianggap memiliki jaringan dengan kelompok FETO. Turki lebih jauh juga merilis resmi soal adanya 9 lembaga pendidikan di Indonesia yang dituding terkait terorisme sehingga diminta untuk ditutup.

Sementara sekolah-sekolah di Indonesia yang disebut terkait terorisme juga tidak terima atas tuduhan itu. Belakangan sejumlah sekolah yang tersebar di beberapa daerah menyatakan bakal memperkarakan Kedutaan Besar Turki.

(ren)

Sekolah Pribadi Bandung Akui Simpan Buku Fetullah Gulen

Memastikan tak adopsi dan ajarkan paham radikal kepada siswa

VIVA.co.id

1 Agustus 2016