Sanksi Tak Boleh Rapat di DPR untuk Rini Soemarno Berlanjut

- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengatakan, keputusan untuk mencabut larangan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk rapat di DPR adalah kewenangan Rapat Paripurna DPR. Namun, hingga kini belum ada usulan pencabutan sanksi politik tersebut.

"Jadi, waktu itu Pansus Pelindo II merekomendasikan pergantian Menteri BUMN. Lalu, ada surat dari Pansus, Rini tak boleh dipanggil (rapat di DPR), karena sudah direkomendasi dari paripurna. Kalau ada usulan untuk mengoreksinya, harus dibawa ke paripurna," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin 1 Agustus 2016.

Sebelumnya, Pansus Pelindo II yang dipimpin Rieke Diah Pitaloka merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Menteri BUMN Rini Soemarno. Namun, rekomendasi itu hingga saat ini tak diindahkan Jokowi. Rini, karena itu dilarang menghadiri rapat-rapat dengan DPR hingga saat ini.

Pansus merekomendasikan Rini diberhentikan, terkait adanya masalah pengadaan barang dan jasa dan perpanjangan pengelolaan PT JICT oleh Pelindo II. Pansus juga mempermasalahkan tata kelola perusahaan PT Pelindo II, termasuk persoalan dugaan pelanggaran hukum dan ketenagakerjaan, serta masalah pembangunan dan pembiayaan terminal Pelabuhan Kalibaru oleh PT Pelindo II yang dinilai memuat sejumlah penyimpangan aturan perundangan.  (asp)