Politisi PDIP: Ini Kabinet Orba

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Sumber :
  • VIVA.co.id/Muhamad Solihin

VIVA.co.id - Selain Wiranto, masuknya Sri Mulyani dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo memicu pro dan kontra. Meski banyak yang mendukung, namun tak sedikit pula yang mengkritik masuknya mantan menteri era Presiden Susilo Bambang Yudjoyono tersebut.

Pendapatan Negara Turun 7,1 Persen di-Mei, Sri Mulyani: Kita Monitor dan Waspadai

Salah satu tokoh yang mengkritik adalah Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ribka Tjiptaning. Ia mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Sri Mulyani dan menuding Jokowi punya agenda politik dengan mengakomodir mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

"Aneh saja kayak Sri Mulyani yang dulu kita ngusir-ngusir sekarang diakomodir. Ada agenda apa kita enggak tahu," kata Ribka di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Juli 2016.

Menkeu Sebut Jumlah Dana Pemda Mengendap di Bank Capai Rp 180,9 Triliun

Ia menilai, reshuffle kabinet jilid II belum memuaskan. Termasuk dengan masih dipertahankannya Menteri Kesehatan Nila F Moeloek. Menurut Ribka, sang menteri pantas dicopot menyusul adanya kasus vaksin palsu dan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan palsu.

"Jabatan Menkes itu enggak main-main. Aku dengar ada infus dasar palsu, cuma belum naik saja, di lapangan sudah mulai sedikit," katanya.

Anggota Komisi IX DPR itu juga menyayangkan Ignasius Jonan dan Rizal Ramli yang justru dicopot meski kinerja dianggap bagus. Padahal, Jokowi mengaku membutuhkan menteri yang berani melakukan terobosan serta revolusi mental.

"Ini (reshuffle) mayoritas orba, kabinet orba, mau pakai partai apa sebelum reformasi semua orang orba ketemu semua. Aneh kan, Nawa Cita bawa-bawa ajaran Bung Karno, berdikari bidang ekonomi, Bung Karno bisa nangis kayak gini.”

Di Amerika Serikat, Sri Mulyani Bertemu CEO MCC Bahas Transportasi Publik di RI

Laporan: Yunisa Herawati

Polri Gandeng BSSN Usut Dugaan Bocornya 6 Juta Data NPWP

Korps Bhayangkara menyelidiki dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bakal dilibatkan karena dinilai penting guna mempe

img_title
VIVA.co.id
24 September 2024