Demokrat Belum Tentukan Sikap Soal Ambang Batas Parlemen
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono, mengaku partainya belum menentukan sikap atas kemungkinan naiknya ambang batas parlemen. Salah satu usulan yang kini beredar adalah meningkat dari 3,5 menjadi 7 persen.
"Namun kami FPD siap membahas sedini mungkin. Hal ini untuk persiapan pemilu ke depan yang berkualitas," kata Ibas sapaan akrabnya melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 22 Juli 2016.
Meski pelaksanaan pemilu masih sekitar tiga tahun lagi, Ibas berharap pemerintah dan DPR harus segera menyiapkan payung hukum agar pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan baik dan demokratis.
"Kami sepakat bahwa sistem demokrasi adalah yang terbaik untuk mewujudkan kedaulatan dalam memilih dan dipilih secara langsung. Oleh karenanya segala persiapan pemilu khususnya payung hukum harus segera dibahas bersama," kata Ibas.
Lebih lanjut, ia mengatakan hal yang perlu menjadi perhatian bersama terkait pelaksanaan pemilu adalah efisiensi dan efektivitas, karena penyelenggara pemilu hanya melakukan sekali proses pemilihan. Namun, ia mengingatkan jangan sampai mengorbankan esensi demokrasi yaitu kedaulatan rakyat.
"Mengawal sistem pemilu multipartai yang lebih sederhana dan kuat itu sebuah cita-cita akan tetapi demokrasi juga harus diartikan sebagai proses besar dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat bukan sekedar membatasi hak-hak memilih dan dipilih untuk tujuan besar bangsa," ujar Ibas.
Ia berharap dapat tumbuh semangat bersama segenap komponen bangsa dalam mengawal pelaksanaan pemilu baik DPR, pemerintah, dan masyarakat termasuk memberi waktu yang cukup bagi KPU untuk menggelar cara baru pesta demokrasi di Tanah Air.
"Kita tidak bisa melihat hanya seberapa besar ambang batasnya saja, melainkan kualitas demokrasinya itu sendiri tentu harus dibarengi dengan semangat bersama menuju Indonesia yang jauh lebih baik, maju, adil dan sejahtera," ujar wakil rakyat asal Dapil VII Jawa Timur ini.
(ren)
Ketua MK Sebut UU Pemilu dan UU Cipta Kerja Paling Sering Digugat
Ada sebanyak 48 undang-undang yang yang dimohonkan pengujiannya di MK tahun 2021. UU Pemilu dan UU Cipta Kerja paling banyak digugat
